4 March 2021, 18:55

Keseriusan Dipertanyakan, KPK-Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi Mentan SYL

Menteri Syahrul Yasin Limpo tengah memberikan pakan iklan lele dalam kunjungannya ke Pemalang, Senin 7 Desember 2020 (Foto: sumitro/daulat.co)

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak menindaklanjuti laporan indikasi dugaan korupsi pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak pada Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga melibatkan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan anaknya, Kemal Redindo Syahrul Putra.

Dalam mengusut dugaan itu, dua penagak hukum tersebut dapat melibatkan lembaga lain, seperti PPATK atau BPK.

Demikian disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Trisakti, Trubus Rahardiansyah kepada wartawan, Senin 21 Desember 2020. Dikatakan, indikasi kuat dugaan keterlibatan Mentan mencuat lantaran pemilik pemenang tender adalah putranya. 

“Tanpa ada ‘pengaruh’ dan intervensi dari Mentan SYL, perusahaan putranya pasti sangat sulit untuk memenangkan tender proyek tersebut. Untuk itu KPK harus segera mengadakan penyelidikan untuk mengusut dugaan korupsi Mentan SYL dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Bila memang ditemukan bukti kuat, maka KPK bisa segera menetapkan putra SYL untuk menjadi tersangka,” katanya.

Hal senada diungkapkan Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi. Badiul meminta dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke KPK dan Kejagung ditangani secara serius.

“Termasuk mengungkap dugaan aliran dana, jika perlu kejaksaan bisa meminta keterangan Menteri Pertanian,” ucap Badiul.

Hadi juga meminta KPK dan Kejagung berkoordinasi dengan PPATK dan BPK. Selain terkait kepentingan pengusutan, koordinasi itu juga untuk pengawasan kinerja dalam rangka pencegahaan korupsi.

“Belanja pengadaan barang/jasa saat ini menjadi lahan para koruptor, ini perlu dilakukan pengawasan secara lebih baik oleh aparat penegak hukum utamanya KPK untuk mencegah korupsi,” ujar dia.

Indikasi dugaan korupsi itu sebelumnya telah dilaporkan oleh Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) ke KPK dan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus sekitar sebulan lalu. Namun,
keseriusan kedua institusi untuk mengusut dugaan praktik rasuah itu dipertanyakan sejumlah kalangan lantaran pengusutan terhadap menteri lain dilakukan.

Sementara itu, Ketua Umum GPHN RI, Madun Haryadi mengatakan, laporannya saat ini menurut aparat hukum masih dalam tahap pendalaman saja. Dikataka Madun, KPK sudah mengirim surat kepadanya yang isinya meminta dirinya membuat kronologi.

Namun, hal itu membuat Madun heran. Sebab, kata Madun, hal itu semestinya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

“Negara membayar aparat penegak hukum sampai triliunan rupiah setiap tahun, itu untuk apa? agar APH bekerja menyelamatkan uang negara,” ucap Madun.

Hal tak jauh berbeda juga terjadi di Kejaksaan Agung. Dikatakan Madun, penyidik di Kejagung selalu bilang pasti di selidiki.

“Tapi tidak jelas juga, padahal kerugian negara sangat signifikan. Kasus korupsi itu sebenernya mudah mengungkapnya, asal ada kemauan, karena saksinya tidak perlu di cari,” cetus dia.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah sebelumnya mengatakan, pihaknya masih meneliti laporan tersebut.

Madun menduga aparat penegak hukum hanya main-main saja dalam mengungkap kasus dugaan korupsi ini. Madun bahkan memprediksi jika ada pihak yang ditindak hanya yang diberi atensi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan.

“Data sudah valid, harusnya KPK maupun Kejagung sudah memeriksa Menteri Pertanian karena dia adalah pengguna anggaran,” kata Madun. 

Diberitakan sebelumnya, GPHN mengaku menemukan bukti-bukti kuat terjadinya dugaan korupsi dalam pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak. Kejanggalan terjadi di Pasuruan, Probolinggo dan Madura yakni perusahaan pelaksana adalah fiktif.

Menurutnya, proyek pengadaan hewan ternak yang menggunakan APBN tahun 2020 ini dilakukan serampangan tanpa memperhatikan prinsip ketelitian dalam melihat kapabelitas perusahaan yang terkait. 

PT Sumekar Nurani Madura selaku pemenang puluhan paket tender proyek disinyalir fiktif. Saat dilakukan pengecekan, perusahaam yang beralamat di Jl.Raya Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep itu ternyata hanya sebuah gudang bangunan tua tanpa penghuni. 

“Kami sudah cek ke lokasi, tidak ada kantor perusahaan itu. Tetapi cuma ada perusahaan pengaspalan jalan dan gilingan batu yang sudah bangkrut,” ucap Madun.

Temuan lain LSM BPHN yakni, adanya keberadaan PT Karya Master Indonesia yang beralamat Jl.Sambung No.35 Paberasan, Sumenep-Madura selaku pemenang tender pengadaan sapi indukan di Jawa Timur dengan nilai Rp 7 miliar lebih. Setelah dicek, ternyata juga perusahaan fiktif yang tidak terlihat aktifitas maupun kegiatan perusahaan tersebut.

Kementerian Pertanian juga dinilai ceroboh dalam menyelenggarakan proyek pengadaan pakan ternak di Situbondo yang mencapai lebih dari Rp 9 miliar, di Tegal tercatat Rp 7 miliar serta di Indramayu sebesar Rp 4,7 miliar.

Pelaksanaan tender diduga hanya digunakan sebagai persyaratan formal yang melibatkan mafia proyek di Kementan. LSM BPHN juga mengendus dugaan mark up  proyek pengadaan barang dan jasa yang melibatkan keluarga Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

“Hasil investigasi kami, menduga adanya peranan putra Menteri Pertanian sebagai pihak yang diuntungkan atas sejumlah proyek di lingkungan Kementan,” kata Madun.

Mentan SYL sebelumnya menyebut membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Mentan SYL meminta para pejabat mengkodisikan diri agar betul-betul melaksanakan standar operasional dan prosedur dari semua kerja yang ada. Dia mengaku bahagia didampingi KPK dan kejaksaan untuk bersama-sama memberantas korupsi.

“Harus ada tekad bersama untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela,” kata Mentan SYL beberapa hari lalu.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Kasasi Putusan PT DKI Terhadap Eks Komisioner KPU Penerima Suap Caleg PDIP

Read Next

KPK Minta Tak Ada Korupsi dalam Pengadaan Vaksin Covid-19