26 May 2024, 13:42

Kepala dan Anggota ULP Bakamla Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Ali Fikri

Ali Fikri

daulat.co – Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Leni Marlena, dan Anggota ULP Bakamla, Juli Amar Ma’ruf, tak lama lagi akan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal itu menyusul rampungnya proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla tahun 2016 yang menjerat keduanya.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, berkas penyidikan dengan tersangka Leni Marlena dan Juli Amar telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan kedua tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.

“Rabu (31/03/2021) dilaksanakan Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) oleh Tim Penyidik kepada Tim JPU dengan Tersangka JAM (Juli Amar Ma’ruf) dan LM (Leni Marlena) dalam perkara dugaan TPK pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Bakamla RI pada TA 2016. Sebelumnya berkas penyidikan perkara telah dinyatakan lengkap oleh Tim JPU,” ucap Ali Fikri dalam keterangannya.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Berkas perkara selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.

Dalam merampungkan penyidikan kasus ini, tim penyidik telah dilakukan pemeriksaan 61 saksi yang diantaranya pihak-pihak internal di Bakamla RI dan unsur dari pihak swasta lainnya. Salah satu saksi yang diperiksa, yakni mantan Kepala Bakamla, Arie Soedewo.

“Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat,” kata Ali.

Kasus ini bermula saat muncul usulan anggaran pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp 400miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 di Bakamla. Awalnya anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan.

Namun, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Pada 16 Agustus 2016 ULP Bakamla mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp 400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp 399,8 miliar. Pada 16 September 2016, PT CMI Teknologi ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS.

Sebulan kemudian atau Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kemkeu. Meskipun anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang.

ULP Bakamla melakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMI Teknologi terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut. Negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi biaya untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan.

Pada tanggal 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan ditandatangani Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rahardjo Pratjihno selaku Direktur Utama PT CMIT dengan nilai kontrak Rp 170,57 miliar termasuk PPN. Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN-P TA 2016 dan berbentuk lump sum.

Adapun kasus yang menjerat Leni dan Juli ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang menjerat sejumlah pihak, seperti Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi; Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah dan dua anak buahnya Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta. Mereka telah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap.

Sementara Direktur PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno yang dijatuhi hukuman 5 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta saat ini sedang mengajukan banding. Pengembangan kasus ini juga menjerat PT Merial Esa sebagai tersangka korporasi dan saat ini masih dalam proses penyidikan.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Penyuap Nurhadi Divonis 3 Tahun

Read Next

Seleksi Calon Hakim Agung, Komisi Hukum DPR Minta Dilakukan Secara Profesional