29 May 2024, 13:26

Kenal Tersangka Rudi Hartono, Taufik Akui Anggaran Tanah Munjul Dibahas DPRD DKI

KPK

KPK

daulat.co – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik tak membantah mengenal tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019, Rudi Hartono Iskandar.

Meski mengenal, politikus Partai Gerindra itu mengklaim tak mengetahui kasus korupsi tanah Munjul yang turut menjerat Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) tersebut.

“Saya kenal Rudi. Saya enggak tahu Munjul. Tahu Munjul kan waktu ditangani KPK,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/8/2021) malam.

Taufik mengungkapkan hal itu usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus tersebut sekaligus melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan.

Dalam kesempatan ini, Taufik merespon pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri. Firli sebelumnya menyebut jika pihaknya menemukan dua dokumen anggaran untuk Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp 2,6 triliun, yakni SK Nomor 405 sebesar Rp 1,8 triliun dan SK 1684 senilai Rp 800 miliar.

Anggaran itu merupakan penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemprov DKI kepada Sarana Jaya selaku BUMD yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk mengadakan tanah di Munjul yang diduga berujung rasuah.

Dikatakan Taufik, anggaran tersebut mulanya diusulkan badan anggaran (banggar) DPRD DKI Jakarta. Namun, teknis penggunaannya merupakan tanggung jawab masing-masing BUMD.

Menurut Taufik, banggar DPRD DKI tidak menaruh curiga atas nominal yang diajukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Kata Taufik, PMD sebelum diusulkan kepada DPRD sudah dimatangkan tim penilai.

“Iya ada, anggarannya ada. Kan banggar itu menetapkan bonggolan anggaran, pelaksanaannya diserahkan ke BUMD masing-masing,” terang Taufik.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang dan satu korporasi terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Empat orang tersangka itu yakni, Yoory C Pinontoan selaku Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; Antara Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo; Tommy Adrian selaku Direktur Adonara Propertindo; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar. Sementara satu tersangka korporasi yakni PT Adonara Propertindo.

Menurut KPK, perbuatan para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kemenag: Per Agustus 2021, Penerbitan Kartu Nikah Fisik Dihentikan

Read Next

Ketua ISORI Nilai DBON Jadi Fondasi Masa Depan Pembinaan Atlet