daulat.co – Komisi II DPR RI pada Senin 31 Mei 2021 kemarin menggelar rapat kerja tertutup bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyampaikan jika pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari KemenPAN-RB dan BKN mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rapat Dengar Pendapat Komisi II kemarin meminta penjelasan MenPAN-RB dan Kepala BKN mengenai alih status Pegawai KPK menjadi ASN,” terang dia kemarin Selasa (1/6).

Kepada para pimpinan dan anggota Komisi II DPR, lanjut Junimart, pihak KemenPAN-RB dan BKN menjelaskan bahwa TWK adalah perintah UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN Jo. UU 19/2019  Jo. PP 41/2020  tentang Syarat Ahli Pegawai KPK menjadi ASN dan tata caranya sesuai PERKOM KPK No. 1/2021.

Dalam penjelasannya, MenPAN-RB dan BKN menegaskan tidak melakukan kekeliruan melainkan mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. Metode dan alat tes tidak ada yang salah, dimana materi tes dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang sah bersama tim assesment yang sudah teruji dan profesional di bidangnya.

Junimart melanjutkan, kerjasama di atas dilakukan untuk menjaga objektifitas hasil penilaian dan mencegah adanya intervensi dalam penilaian yang mana dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting.

“Dalam pelaksanaan assessment juga dilakukan perekaman secara audio maupun video untuk memastikan objektifitas, transparan dan akuntabel,” jelasnya.

“TWK ini menjadi kewajiban bagi setiap calon ASN. Semua pegawai KPK (1351) menjadi peserta TWK, yang lolos memenuhi syarat 1274 orang,” imbuh Junimart.

Ia juga menyampaikan bahwa kesimpulan dlm rapat tersebut adalah bahwa Komisi II DPR RI menerima penjelasan MenPAN-RB dan Kepala BKN tentang TWK ini.

“Serta meminta MenPAN-RB dan Kepala BKN membantu KPK menjelaskan tentang TWK ini kepada masyarakat supaya tidak ada lagi polemik dan KPK bisa bekerja sesuai fungsi dan tugasnya mencegah, memberantas korupsi,” demikian Junimart Girsang.

(Sumitro)