19 June 2024, 17:10

Kemenkes Didesak Tindaklanjuti Kasus RSUD Subang Tolak Pasien Hamil Hingga Meninggal

daulat.co – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti kasus ibu hamil asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kurnaesih (39), yang meninggal setelah ditolak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng, Subang. Ia mendesak Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

“Kemenkes harus menindaklanjuti berita ini dengan segera memeriksa RSUD Subang,” kata Netty di Jakarta, Selasa (7/3/2023). Menurut Netty, hilangnya nyawa pasien Ibu dan bayi dalam kandungannya akibat tak ditangani segera adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait. 

“Kasus semacam ini tak boleh dianggap enteng dan berlalu begitu saja. Seharusnya RS segera menangani pasien hamil yang kritis, bukan malah ditolak yang membuat mereka harus mencari RS lainnya,” ujar Netty.

Sebagaimana pengakuan dari suami korban, istrinya yang mau melahirkan ditolak masuk ke ruang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) RSUD Subang untuk mendapatkan tindakan. Namun, korban ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjungsiang dan ruang PONEK penuh. 

Penolakan ini membuat keluarga membawa korban menuju RS di Bandung dan meninggal dalam perjalanan. “Jika alasan penolakan tersebut benar, maka sangat memprihatinkan. Apakah tidak ada kebijaksanaan dalam prosedural administrasi saat kondisi darurat? Seharusnya setiap pasien dalam keadaan kritis, apalagi Ibu hamil yang akan melahirkan, harus segera ditangani,” terang Netty.

Karenanya, Netty meminta Kemenkes memeriksa kasus ini secara transparan dan jangan ditutup-tutupi. “Jika ditemukan adanya unsur kelalaian, maka pihak yang bertanggung jawab harus menerima hukuman sesuai aturan berlaku. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yamg berhadapan dengan nyawa pasien. Jangan sampai terulang lagi,” urainya.

Selain itu, Netty meminta sistem pelayanan kesehatan di RSUD Subang harus diperiksa dan dievaluasi secara keseluruhan agar tidak menjadi stigma sebagai RS dengan pelayanan buruk.

(Abdurrohman)

Read Previous

Komisi I Berharap Revisi RUU Penyiaran Selesai Pada Periode 2019-2024

Read Next

Komisi III Minta Polri Usut Tuntas Praktik Jual Beli Masuk Bintara di Polda Jateng