daulat.co – Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan Kementerian Agama se Indonesia. Rapat ini digelar satu pekan usai Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju, Fachrul Razi dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara.

Dalam kesempatan ini Menteri Agama Fachrul Razi didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan. Acara rapat koordinasi yang dibalut dengan silaturahmi ini dihadiri segenap jajaran pimpinan Kemenag ini berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Dalam laporannya di hadapan Menag dan jajaran pimpinan Kemenag, Sekjen menyatakan bahwa Kementerian Agama siap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang sudah diraih selama tiga tahun berturut-turut. “Pada tahun 2019 ini, kami bertekad untuk kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI,” kata M Nur Kholis.

Menurut Sekjen, pokok-pokok pikiran yang disampaikan Menag Jenderal (Purn) Fachrul Razi dalam rapat koordinasi sangat signifikan dengan tupoksi dari segenap keluarga besar Kementerian Agama. “Yang ada di hadapan Bapak Menteri saat ini adalah mereka yang menjadi eksekutor Kementerian Agama di daerah. Ada 4.596 satuan kerja dengan DIPA sebanyak 6.800 di Kemenag,” ujar M Nur Kholis.

Sekjen menambahkan bahwa rapat koordinasi ini tidak sekadar taaruf melainkan juga sangat penting dalam akselarasi anggaran Kementerian Agama. Sebab sekitar 87 persen anggaran Kemenag yang lebih dari 60 triliun pada tahun 2019 itu berada di daerah. “Sisanya sebanyak 13 persen ada di Kesekjenan dan unit eselon I Kemenag seperti Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Balitbang, dan BPJPH,” tutur M Nur Kholis.

“Sambil kita melakukan akselarasi anggaran tahun 2019, arahan Pak Menteri dan Pak Wamen akan menjadi pijakan dan energi bagi kami dalam mempersiapkan program-pragram di tahun 2020,” tandas M Nur Kholis.

(Muh Nurrohman)