24 June 2024, 17:23

Kejagung Dalami Aliran Dana Korupsi BTS Bakti ke Menpora Dito Ariotedjo

daulat.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas nama Tersangka YUS dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.

Dito diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki dan Windi Purnama (orang kepercayaan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan).

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (3/7/2023).

Sayangnya Ketut tak merinci lebih lanjut terkait hal itu. Pun demikian, Ketut tak menampik pemeriksaan Dito terkait dugaan aliran dana Rp 27 miliar terkait dengan upaya mengamankan penyidikan kasus korupsi BTS Bakti Kominfo.

“Saksi ABNA diperiksa untuk perkara atas nama Tersangka WP dan Tersangka YUS, terutama terkait dengan aliran dana. Namun demikian, hal tersebut masih dalam proses klarifikasi,” kata Ketut.

“Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka mencari titik terang terkait informasi aliran dana yang diterima oleh saksi ABNA. Dalam pemeriksaan, Tim Penyidik mengajukan 24 pertanyaan yang dijawab dengan baik dan transparan oleh saksi. Selanjutnya, informasi yang berkembang di masyarakat akan menjadi bahan masukan bagi Tim Penyidik, dalam rangka mencari kebenaran materiil pada proses pemeriksaan saksi di persidangan,” ucap Ketut menambahkan.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampdisus Kejagung, Kuntadi menyebut dugaan uang dimaksud berbeda dengan pidana utama kasus korupsi BTS. Kuntadi mengklaim, penyidikan terkait tempus atau waktu terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi BTS telah selesai.

“Selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan terhadap upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai 5,” ujar Kuntadi di Gedung Kejagung, Jakarta.

Kuntadi tak membantah, isu seputar uang tersebut muncul berdasarkan BAP terdakwa kasus korupsi BTS, Irwan Hermawan. Menurut Kuntadi, isu tersebut sudah di luar konteks kasus korupsi proyek BTS.

“Berdasarkan keterangan dari saudara IH (Irman Hermawan) itu kan bahwa dia mengumpulkan uang menyerahkan uang dalam rangka untuk mengupayakan penyidikan tidak berjalan,” ucap Kuntadi.

Kuntadi disisi lain mengklaim uang Rp 27 miliar tersebut belum tentu berasal dari korupsi BTS. Kuntadi mengklaim dugaan peristiwa penyidikan diamankan itu masih didalami benar atau tidaknya.

“Keterangan yang beredar di masyarakat seperti itu dalam rangka mengendalikan untuk mengendalikan penyelidikan. Artinya kegiatan tersebut sudah di luar pokok perkara dari kasus BTS,” tutur Kuntadi menambahkan.

Usai diperiksa, Dito mengaku kehadirannya dalam pemeriksaan kali ini untuk kapasitasnya sebagai warga negara biasa, bukan Menpora. Hal itu mengingat, pemeriksaan kali ini terkait dengan dirinya semasa sebelum menjadi Menpora.

Dito Ariotedjo mengklaim telah menyampaikan apa yang dia ketahui terkait kasus korupsi BTS Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Hal itu sekaligus juga menyampaikan klarifikasi dugaan aliran uang Rp 27 miliar korupsi BTS yang disebut terkait dengan dirinya.

Dito menyambut positif saat tim penyidik Kejagung memeriksa dirinya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sebab, klaim Dito, dirinya tidak ingin isu dugaan keterkaitannya dengan korupsi BTS menjadi berlarut-larut di publik.

“Ini terkait tuduhan saya menerima Rp 27 miliar, di mana tadi saya sudah saya sampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami,” ujar Dito.

Diketahui Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedelapan tersangka yakni, mantan Menkominfo Johnny G Plate dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

Sedangkan pihak swasta lainnya yakni, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Windi Purnama selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan, serta Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki.

Johnny Plate sendiri telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 8 triliun dalam kasus ini. Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Johnny selaku Pengguna Anggaran (PA) disebut telah memperkaya diri sebanyak Rp 17.848.308.000. Tindakannya juga memperkaya pihak lain serta korporasi.

(Rangga)

Read Previous

Pemerintah Diminta Punya Strategi Kedaruratan Pada Pelaksanaan Haji di Arab Saudi

Read Next

Lewat Dokumen dan Alat bukti, Kejagung Cari Kaitan Suami Puan di Korupsi BTS Bakti