10 April 2021, 18:09

Kebutuhan ASN Capai 1,3 Juta Orang di Tahun 2021, Maret Ini Segera Diumumkan KemenPANRB

MenPANRB Tjahjo Kumolo

MenPANRB Tjahjo Kumolo

daulat.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan jika Pemerintah sudah menentukan kebutuhan Aparatur Sipil Negara pada tahun 2021, totalnya sebanyak 1.300.000 orang. Dengan catatan jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat.

“Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total tahun 2021,  jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat sejumlah sekitar 1.300.000 orang,” kata Tjahjo keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 1 Maret 2021.

MenPANRB mengungkapkan, kebutuhan sebanyak 1,3 juta ASN di tahun 2021 ini meliputi 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui skema yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekrutmen 1 juta guru PPPK ini akan diadakan di seluruh pemerintah daerah.

“Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer,” ujarnya.

Menteri Tjahjo menambahkan, mereka yang dapat mengikuti program 1 juta PPPK ini adalah mereka yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan aparatur  di Pemerintah Daerah (Pemda).

Jumlahnya mencapai sekitar 189.000 ASN. Jumlah kebutuhan tersebut di luar kebutuhan guru PPPK yang merupakan  program Kemendikbud.

“Kebutuhan 189 ribu ASN ini rinciannya  terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000  CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan,
termasuk tenaga kesehatan,” jelas Tjahjo.

Ditambahkan, untuk instansi pemerintah pusat telah ditentukan kebutuhan sebanyak sekitar 83 ribu orang dengan prosentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS. Atau sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Adapun waktu pengumuman akan dilakukan pada bulan Maret, setelah proses pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan.

Sementara terkait dengan persyaratan, menurut Tjahjo, akan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibuka lowongannya. Kata Tjahjo, setiap jabatan memiliki persyaratan kualifikasi yang beragam sesuai aturan yang berlaku di jabatan tersebut.

(Sumitro)

Read Previous

Revisi UU Pemilu & UU ITE dan Kekacauan Perencanaan Legislasi

Read Next

Siap Bekerja Sama Sukseskan Pembangunan Pemalang, IKMAL Dorong ‘Kantor Penghubung’ di Ibu Kota