26 May 2024, 11:52

Kebocoran Data Pribadi Bisa Gerus Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

BPJS Kesehatan

daulat.co – Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi meminta pemerintah dan otoritas terkait, agar melakukan investigasi atas kasus 279 juta data bocor secara tuntas dan transparan. Hal itu untuk menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi pendudukan tetap aman dan di bawah kendali otoritas resmi negara. 

Intan menekankan itu dalam RDP dengan dengan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, untuk meminta penjelasan Ketua Dewas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan agenda Keamanan Data Peserta BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Menurutnya, sesuai  PP 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, BPJS Kesehatan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik wajib bertanggung jawab dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi. 

“Hal ini sangat diperlukan untuk  pemulihan keamanan data, dan menjaga kepercayaan publik serta perlunya langkah mitigasi dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” jelas politisi PAN itu. 

Bentuk tanggungjawab BPJS Kesehatan terkait adanya indikasi peretasan atau kebocoran data peserta, lanjut Intan, Komisi IX DPR RI mendesak Direksi bersama Dewas BPJS Kesehatan untuk segera melakukan forensik digital dan investigasi baik internal maupun eksternal, serta membuat klarifikasi secara transparan kepada publik.

“Menyiapkan rencana kontijensi untuk meminimalisir dampak, memulihkan keamanan data, menjaga kepercayaan publik dan melakukan langkah mitigasi atas seluruh potensi risiko yang timbul dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata legislator dapil Jawa Barat VI itu. 

Sekedar diketahui, Indonesia dalam situasi darurat kebocoran data penduduk. Data pribadi lebih dari 533 juta pengguna Facebook dari 106 negara dilaporkan telah bocor dan beredar di internet. Sejumlah pengguna Facebook asal Indonesia tak luput menjadi korban dari kebocoran data ini, jumlah mencapai 130.000 pengguna.

Di sisi lain, kasus 97 ribu data ASN fiktif dan bodong sangat merugikan keuangan negara yang sangat besar. Karenanya, Intan Fauzi mendorong kebocoran data ini harus menjadi alarm merah bagi pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang Undang sebagai skala prioritas.

“Kebocoran data ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik kepada lembaga dan otoritas resmi negara yang selama ini memegang kendali data pribadi penduduk. Alasannya, mereka tidak mampu memproteksi dan mengamankan data pribadi warga negara,” kata dia.

(Sumitro)

Read Previous

Digitalisasi Bisa Tekan Pengeluaran Yang Jadi Penyebab Utang PLN

Read Next

Juni 2021, Kemenag Terbitkan Buku Panduan Manasik Haji di Masa Pandemi