23 May 2024, 22:47

Keberatan, KPK Emoh Laksanakan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan atas hasil evaluasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait proses pelasanaan tes wawasan keabangsaan (TWK) yang diduga terjadi maladimistrasi. Keberatan tersebut akan disampaikan lembaga antikorupsi kepada ORI pada Jumat 6 Agustus 2021.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (5/8/2021). KPK menilai Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi. Selain itu, Ombudsman seharusnya tak usah mencampuri urusan internal KPK terkait TWK tersebut.

“Kami menyampaikan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI kepada KPK,” ungkap Nurul Ghufron.

“Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman,” ditambahkan Ghufron.

Dalam surat yang akan dilayangkan, KPK memiliki 13 poin keberatan. Diantaranya terkait pencabutan kebijakan pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK. Ditegaskan Ghufron, pembebastugasan pegawai merupakan otoritas KPK. KPK tidak akan kembali mempekerjakan pegawai berdasarkan rekomendasi Ombudsman.

Diketahui, Ombudsman sebelumnya meminta KPK mengangkat 75 pegawai yang tidak lolos TWK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini merupakan langkah korektif yang dibuat Ombudsman untuk KPK terkait dugaan maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN. 

“Pembebastugasan berdasarkan SK 652 sekali lagi sampai saat ini kami belum pernah mencabut,” ujar dia.

Ghufron mengatakan, KPK tidak melawan perintah Presiden Joko Widodo terkait pegawai tak lolos TWK tersebut. Keberatan lainnya adalah tentang backdate Nota Kesepahaman kerjasama antara KPK dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Dikatakan Ghufron, MoU itu tidak pernah digunakan dan tidak ada konsekuensi hukumnya dengan keabsahan TWK dan hasilnya.

Kemudian, KPK menilai pokok perkara pembuatan peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan dan penetapan hasil TWK yang diperiksa oleh Ombudsman bukan perkara pelayanan publik. KPK juga menampik ada penyisipan materi TWK dalam tahapan pembentukan kebijakannya.

Selain itu, KPK menilai pokok perkara yang diperiksa Ombudsman merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Perkom KPK No 1 Tahun 2020 yang merupakan kompetensi absolut Mahkamah Agung (MA) dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

Hal itu sekaligus menepis bahwa Perkom No 1 Tahun 2020 yang menjadi landasan TWK memiliki kecacatan administrasi dalam prosedurnya.

“Ada lembaga yang kemudian ikut memeriksa atau bahkan mendahului harus dipandang sebagai konstitusi dan itu diatur lebih lanjut dalam UU nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 14 tahun 85 tentang MA,” terang dia.

Poin keberatan lainnya yakni terkait dengan pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri pimpinan kementerian atau lembaga. Ghufron berdalih kehadiran pimpinan dalam rapat harmonisasi tersebut bukanlah sebuah tindakan yang menyalahi aturan.

“Ombudsman tidak memahami pasal 35 UU nomor 5 2014 tentang adminstrasi pemerintahan bahwa delegator itu sewaktu-waktu ketika hadir itu tidak masalah secara hukum dan bukan kesalahan,” ungkap dia.

KPK juga keberatan soal temuan Ombudsman yang menyatakan tidak melakukan penyebarluasan informasi Rancangan Peraturan KPK melalui Portal Internal KPK. Dikatakan Ghufron, temuan itu bertentangan dengan bukti.

Lebih lanjut dikatakan Ghufron, pelaksanaan TWK sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Ghufron, tidak ada maladministrasi apapun dalam pelaksanaan tes tersebut.

Sebab itu, KPK menyebut bahwa tindakan korektif yang direkomendasikan Ombudsman tidak memiliki hubungan sebab akibat. Bahkan, tindakan korektif itu disebut bertentangan dengan kesimpulan dan temuan laporan hasil akhir pemeriksaan.

“Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK,” ucap Ghufron.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

20.102 Obat Terapi Covid-19 Jenis Vial Remdesivir dari Belanda tiba di Indonesia

Read Next

Kemendagri Dukung Aplikasi “PeduliLindungi & PCare” Bantu Masalah NIK Untuk Proses Vaksin