7 March 2021, 00:41

Kasus Suap Perizinan Meikarta, KPK Jebloskan Eks Presdir Lippo Cikarang ke Bui

daulat.co – Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) dijebloskan ke jeruji besi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/11/2019). Tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini ditahan di Rutan Cabang KPK.

“Tersangka BTO, swasta ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Toto ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Toto yang mengenakan rompi orange KPK pasrah atas upaya penahanan ini. “Yang penting berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik,” ujarnya singkat.

Dalam kesempatan ini, ia merasa difitnah dan sudah dikorbankan oleh Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto. Terkait hal itu, Toto mengklaim telah melaporkan Edi Dwi Soesianto ke Polisi.

“Saya sudah difitnah, sudah dikorbankan, dan untuk fitnah yang Edisus (Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto) sampaikan bahwa saya telah memberikan uang untuk IPPT (Izin Pengelolaan dan Pengelohan Tanah) Rp10,5 miliar saya selalu bantah dan itu pun sekretaris saya Melda tempo hari juga sudah bantah”

“Dan saya sudah melaporkan edisus ke Polrestabes Bandung dan saat ini pihak polisi sudah menemukan bukti dugaan fitnah yang saya sampaikan itu. Karena ada buktinya,” kata Toto.

Sebelumnya, KPK menetapkan Toto sebagai tersangka bersama mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa (IWK) dalam pengembangan perkara kasus dugaan suap perizinan proyek Lippo Group, Meikarta. Adapun tersangka Iwa telah ditahan KPK sejak Jumat (30/8/2019).

Dalam kasus ini, Toto diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Atas dugaan perbuatan itu, Toto dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Iwa diduga menerima uang Rp 900 juta atas perannya memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk keperluan membangun proyek Meikarta.

Perkara suap perizinan proyek Meikarta itu berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. Kemudian KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu (1) Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, (2) Bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, (3) Bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, (4) Bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Kemudian (5) Bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara, (6) Bekas Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, (7) Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara, (8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Geledah 3 Kantor Hyundai, KPK Sita Bukti Suap Izin PLTU 2 Cirebon

Read Next

Di Istana, Jokowi Terima Surat Kepercayaan 14 Dubes Negara Sahabat