24 June 2024, 04:15

Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Keterlibatan Istri Eks Sekretaris MA

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sejumlah bukti dugaan keterlibatan Tin Zuraida terkait perkara suap dan gratifikasi dalam perkara di MA tahun 2011 sampai 2016. Lembaga antikorupsi memastikan bakal menelisik lebih lanjut dugaan keterlibatan istri dari tersangka eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi tersebut.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa ( 17/12/2019). Diakui Alex, sapaan Alexander Marwata, ada sejumlah fakta persidangan yang menyebut dugaan bahwa istri Nurhadi memiliki peran dalam kasus suap maupun penerimaan gratifikasi Nurhadi.

“Nanti, pasti penyidik akan mengarah ke sana, terkait untuk mengumpulkan bukti-bukti itu kan,” ungkap Alex.

Sejumlah upaya akan dilakukan lembaga antikorupsi untuk menguatkan bukti-bukti yang telah dikantongi. Salah satunya melalui pemeriksaan saksi-saksi.

“Itu pasti akan didalami pada tahap penyidikan. Proses penyidikannya sejauh mana. Kemudian, akan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nanti kan tergantung kebutuhan penyidik,” tutur Alex.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Nuhadi, menantu Nurhadi bernama Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Nurhadi dan menantunya Rezky dalam perkara ini diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Diduga Nurhadi dan menantunya menerima uang dari Hiendra Soenjoto terkai pengurusan dua perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.

Terkait gratifikasi, Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014‚ÄďAgustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Diduga gratifikasi itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Atas perbuatannya, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jokowi Resmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Read Next

Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Motor Mewah