20 May 2024, 23:23

Kantor Kemenag Pemalang Diprotes Guru Agama, Kenapa Kami Tidak Bisa Ikut PPPK?

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang (Foto: sumitro/daulat.co)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang (Foto: sumitro/daulat.co)

daulat.co – Guru Agama Islam dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang banyak yang ‘memprotes’ kebijakan pemerintah terkait dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasalnya, meski sama-sama mengabdi di dunia pendidikan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tidak bisa mengikuti proses rekrutmen PPPK.

“Banyak sekali masukan kaitannya dengan PPPK, guru menanyakan kenapa kami tidak bisa daftar dan masuk PPPK?,” terang Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Mahbub Nur Junaedi, dikantornya, Jumat 12 Maret 2021.

Ia mengungkapkan, protes dan masukan guru agama hingga kini terus disampaikan ke Kantor Kemenag Pemalang. Namun karena rekrutmen PPPK merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Kantor Kemenag Pemalang meneruskan masukan guru agama ke Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah.

“Protes guru sampai sekarang masih dilakukan, tapi saya jawab sesuai dengan apa yang disampaikan Kanwil,” jelas Mahbub.

Apa yang disampaikan Kanwil? Kasie PAIS menuturkan belum lama ini Kakanwil Kemenag Jateng menggelar rapat koordinasi di Salatiga dengan mengumpulkan seluruh Kankemenag. Dalam rakor itu, mayoritas Kankemenag Kabupaten/Kota menyampaikan harapan guru agama agar bisa mengikuti rekrutmen PPPK.

“Rakor di Salatiga berkaitan dengan itu, karena dibawah ramai,” jelasnya.

Kasie PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Mahbub Nur Junaedi (Foto: Sumitro/daulat.co)
Kasie PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Mahbub Nur Junaedi (Foto: Sumitro/daulat.co)

Diungkapkan Mahbub, guru agama non PNS/ASN di Kabupaten Pemalang jumlahnya mencapai ribuan. Mereka, khususnya yang non sertifikasi, akan mendapatkan insentif per bulan sebesar Rp 250 ribu. Pencairannya menunggu petunjuk teknis dari Kemenag RI.

Sementara untuk guru agama yang sudah PNS/ASN, tercatat ada 564 orang. Dari jumlah itu, 84 guru diangkat dari Kementerian Agama dan 480 diangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

“Kita tidak tinggal diam dengan permasalahan ini, tetap jalan dan berkomunikasi dengan pusat kaitannya dengan PPPK. Apakah ke depan akan disendirikan (rekrutmen), di dinas, atau bagaimana,” demikian Mahbub Nur Junaedi.

(Sumitro)

Read Previous

Pengusaha Besar Rambah Industri Keripik Hingga Rempeyek Bisa Mematikan UMKM

Read Next

Sudah Teruji Pimpin OKP, Cak Nanto Layak Nahkodai KNPI