22 May 2024, 00:04

Kakak Bupati Bogor Segera Duduk di Kursi Pesakitan PN Tipikor Bandung

Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin

daulat.co – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin segera duduk di kursi pesakitan pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal itu menyusul telah rampungnya  atau P21 proses penyidikan kasus dugaan pemotongan uang dan gratifikasi yang menjerat Rachmat Yasin.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, penyidik telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Rachmat Yasin ke tahap penuntutan atau tahap II.

Dalam menyelesaikan proses penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK telah memeriksa sekitar 101 saksi. Para saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah pejabat Pemkab Bogor dan juga pihak swasta.

“Hari ini (30/11/2020) Penyidik KPK melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka RY (Rahcmat Yasin) kepada Tim JPU dimana sebelumnya berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21),” ucap Ali dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Dengan pelimpahan ini, kata Ali  Jaksa Penuntut memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap kakak kandung Bupati Bogor, Ade Yasin tersebut. Surat dakwaan itu, nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk disidangkan.

“Persidangan diagendakan di PN Tipikor Bandung,” ujar Ali.

Dalam kasus ini, Rahmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekitar Rp 8,93 miliar. Diduga uang itu dipergunakan untuk biaya operasional bupati, kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014 lalu.

Untuk diketahui pula, Rahmat Yasin sebelumnya sempat menjabat ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat.

Selain itu, Rahmat diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol untuk melancarkan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren.

Tak hanya itu, Rahmat juga diduga menerima mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Setelah bebas dari penjara pada Mei 2019, Rahmat, kembali ditahan KPK. Sebelumnya, Rahmat dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama lima tahun enam bulan terkait kasus suap pemberian rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Ini Kata Ketua KPU Pemalang Soal Dugaan Mal Administrasi Cawabup Eko Priyono

Read Next

2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla Dijebloskan ke Bui