30 May 2024, 07:05

Juliari Tepis Arahkan Anak Buah di Proyek Bansos Covid-19

Mensos Juliari P Batubara

daulat.co – Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara menampik mengarahkan anak buahnya Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku PPK di Kemensos, menerima hadiah atau janji terkait Bansos COVID-19. Demikian dikatakan Juliari melalui kuasa hukum, Maqdir Ismail.

Maqdir menyampaikan hal itu sekaligus menepis pengakuan Matheus dan Adi dalam persidangan yang bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam persidangan, keduanya menyebut mendapat arahan dari Juliari untuk mengumpulkan fee dari pengadaan bansos terkait penanganan COVID-19.

Adi Wahyono diketahui merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sementara, Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 (bulan April-Oktober 2020).

Dikatakan Maqdir, pernyataan saksi Matheus dan Adi tentang adanya arahan dari menteri seolah sengaja membangun narasi menyesatkan. Sebab seolah-olah mantan menteri JPB adalah aktor utama dan bermain sendirian dalam kasus korupsi tersebut. Maqdir menduga ada pihak yang seolah mau cuci tangan dalam kasus ini.

“Kesan yang hendak ditampikan oleh AW dan MJS bahwa mereka melakukan tindakan menerima hadiah atau janji karena jalankan perintah Menteri. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada arahan Menteri untuk menerima hadiah dan janji, tetapi arahan Menteri agar keduanya menjalankan tugas mereka secara baik sesuai dengan aturan,” ungkap Maqdir, kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).

Menurut Maqdir, pernyataan kedua saksi kuat dugaan ingin lari dari tanggung jawab hukum yang menjeratnya. “Pernyataan adanya pengarahan Menteri, menurut hemat saya sengaja disampaikan sebagai alibi agar mereka tidak dihukum atau kalau dihukum mendapat hukuman yang ringan,” kata Maqdir.

Berkenaan soal arahan Menteri ini, sambung Maqdir, tidak selayaknya dipertanyakan atau disampaikan dalam perkara terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HVS). Pasalnya perkara dengan AIM dan HVS adalah karena mereka memberikan hadiah atau janji kepada AW dan MJS.

Secara keseluruhan, diduga HVS memberikan uang adalah sebasar Rp 1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada AW dan MJS. Sementara AIM diduga memberikan uang komitmen fee seluruhnya sebesar Rp 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada AW dan MJS. 

“Hal patut disesalkan bahwa dalam Dakwaan AIM dan HVS, selalu disebut bahwa JPB menerima hadiah dari AIM dan HVS, tetapi tidak pernah dinyatakan dalam uraian Surat Dakwaan mengenai cara dan tempat JPB menerima hadiah dan janji. Tentu hal ini yang kami perdalam nanti dalam perakara dari klien kami JPB,” terang Maqdir.

Pernyataan Maqdir juga dikuatkan Staf Ahli JPB, Kukuh Ari Wibowo saat bersaksi pada Senin (15/3/2021). Dalam kesaksiannya, Kukuh mengaku jika menteri tidak pernah memberikan arahan untuk menargetkan dana sebesar Rp 35 miliar dari vendor.

Dia juga menyatakan tidak ada komitmen fee sebesar Rp 10.000 per paket, atau adanya pembagian klaster vendor untuk bansos. Kukuh dalam keterangannya juga menegaskan bahwa menteri tidak memiliki usaha penjualan beras.

“Tidak pernah pak. Tidak pernah,” ucap Kukuh.

Namun, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso saat dikonfrontasi dengan kesaksian Kukuh itu menyatakan tetap dengan kesaksian mereka.

Seperti diketahui, pengusaha sekaligus konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sejumlah Rp 1,28 miliar. Suap diberikan Harry karena mendapat pengerjaan proyek pengadaan sembako terkait penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Menurut Jaksa, Harry Van Sidabukke menyuap Juliari lantaran Harry mendapatkan pengerjaan paket sembako sebanyak 1.519.256 melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Uang suap itu tidak hanya ditujukan kepada mantan Mensos Juliari, melainkan juga terhadap Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang/jasa bansos Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos.

Sementara Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sejumlah Rp 1,95 miliar.

Uang tersebut tak hanya diberikan untuk Juliari melainkan terhadap Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang/jasa bansos Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos.

Uang diberikan lantaran perusahaan Ardian ditunjuk sebagai salah satu vendor yang mengerjakan distribusi bantuan sosial (bansos) terkait penanganan pandemi virus Corona Covid-19.

Uang tersebut diberikan terkait dengan penunjukan terdakwa melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan Covid-19 tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kasus Suap Pajak Kemenkeu, Kantor Jhonlin Baratama Digeledah KPK

Read Next

Dengar Aspirasi Rakyat, Komisi IV DPR RI Secara Resmi Tolak Impor Beras