24 May 2024, 01:42

Jokowi: UU Akan Dipangkas Melalui Omnibus Law

daulat.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah bersama DPR RI terus berupaya untuk mengembangkan sistem hukum yang kondusif, antara lain dengan mensinkronkan berbagai undang-undang melalui satu undang-undang saja.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa (28/1).

“Melalui satu omnibus law, berbagai ketentuan dalam puluhan undang-undang akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan,” kata Jokowi menyebut Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja sedang disiapkan dan segera disampaikan kepada DPR RI.

Jokowi mengatakan bahwa Omnibus law memang belum cukup populer di Indonesia, sambung Presiden, tetapi telah banyak diterapkan di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat dan Filipina.

“Ini adalah sebuah strategi reformasi regulasi. Harapannya adalah hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif dan cepat menghadapi era kompetisi, era perubahan yang saat ini sedang terjadi,” ucap Jokowi.

Selain memperbaiki undang-undang bersama DPR RI, lanjut kepala Negara, Sekarang ini pemerintah juga terus berusaha memangkas regulasi-regulasi lain yang jumlahnya sangat banyak.

“Saya memperoleh laporan bahwa terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Kita mengalami hiper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas,” ujar Presiden ke-7 RI.

Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen sampai Perda harus disederhakan.

“Sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya,” pungkas Presiden.

Turut hadir dalam agenda ini Ketua MK Anwar Usman, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko Polhukam Mahfud MD, Seskab Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laily, dan Menag Facrul Razi.


Read Previous

Buntut Disinformasi Harun Masiku, Dirjen Imigrasi & Direktur Sisdik Keimigrasian Dicopot

Read Next

Harta Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2,3 Triliun