21 October 2021, 08:17

Jika Dirugikan, KPK Sebut Haji Isam Sah-sah Laporkan Yulmanizar ke Bareskrim Polri

daulat.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai langkah yang ditempuh pengusaha Samsudin Andi Rasyad atau Haji Isam yang melaporkan mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Yulmanizar, ke Bareskrim Polri sebagai langkah yang sah-sah saja dilakukan.

“Kalau ternyata apa yang disaksikan atau pun diterangkan pada kesaksiannya dalam proses hukum ternyata bohong atau tidak benar, maka pihak-pihak yang memiliki yang berkepentingan atau dirugikan atas keterangan tersebut, secara hukum itu memungkinkan untuk kemudian mengadukan, itu sah-sah saja,” ujar Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Sementara Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya kemarin (7/10/2021) menyebut langkah pemilik Jhonlin Grup, Haji Isam melalui kuasa hukumnya yang melaporkan mantan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yulmanizar ke Mabes Polri dapat mengganggu independensi.

Pelaporan itu buntut kesaksian Yulmanizar dalam persidangan perkara dugaan suap pengurusan pajak dengan terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani beberapa waktu lalu.

KPK meminta Haji Isam tidak sembarangan melaporkan. Mengingat pelaporan itu dikhawatirkan dapat mengganggu independensi maupun keberanian saksi-saksi untuk mengungkap kebenaran yang ketahui dan rasakannya.

“Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kemudian melaporkan tindak pidana berupa dugaan penyampaian keterangan palsu dari seorang saksi pada saat proses persidangan berlangsung. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu independensi maupun keberanian saksi-saksi untuk mengungkap apa yang dia ketahui dan rasakan dengan sebenar-benarnya,” tegas

Lembaga antikorupsi dengan tegas meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung tersebut. Laporan Haji Isam dinilai sama dengan mengancam saksi.

“Keterangan dari seorang saksi atas apa yang dia ketahui dan alami sendiri guna mengungkap suatu kebenaran di muka persidangan, tentu akan dinilai oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut, dan pihak terdakwa ataupun kuasa hukumnya,” ungkap Ali.

KPK heran dengan alasan Haji Isam melaporkan Yulmanizar ke Mabes Polri. Sebab, Haji Isam tidak berwenang melaporkan hal itu ke sana. Sebaliknya, pelaporan itu diduga sebagai upaya membungkam saksi.

“Sebagai pemahaman bersama, secara normatif pihak yang dapat melaporkan saksi palsu adalah penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana pasal 174 ayat (2) KUHAP,” terang Ali.

Laporan Haji Isam ke Mabes Polri juga dinilai tidak menghargai persidangan. Seharusnya, yang bersangkutan menghargai proses persidangan.

“Karena setiap keterangan para saksi sangat penting bagi majelis hakim dan jaksa Penuntut untuk menilai fakta hukum suatu perkara yang pada gilirannya kebenaran akan ditemukan pada proses persidangan dimaksud,” tutur Ali.

Meski sudah ada laporan tentang pencemaran nama baik, KPK menegaskan akan tetap mendalami bukti dugaan keterlibatan Haji Isam dalam sengkarut dugaan suap tersebut.

“Keterangan setiap saksi sebagai fakta persidangan juga akan dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan lainnya dan diuji kebenarannya hingga bisa menjadi sebuah fakta hukum,” tandas Ali.

Diketahui, Haji Isam melalui kuasa hukumnya melaporkan Yulmanizar ke Badan Reserse Kriminal Polri. Haji Isam mengeklaim Yulmanizar telah mencemarkan nama baiknya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Amin Ak: Revisi UU BUMN Pijakan Strategis Perbaiki Kinerja BUMN

Read Next

Sardiyan-Eko Jadi Ketua & Sekretaris Terpilih, Forum BUMDesma Berubah Jadi Asosiasi BUMDesma