23 May 2024, 15:37

Jelang Seleksi CPNS/PPPK, KemenPANRB-BKN Diingatkan Soal Arogansi Kepala Daerah

Junimart Girsang

Junimart Girsang

daulat.co – Jelang pembukaan seleksi calon pegawai sipil negara (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah perlu mempersiapkan semua secara matang. Alasannya, banyak kepala daerah yang kurang memahami masalah kepegawaian.

“Seleksi CPNS dan PPPK non guru ini harus diperhatikan BKN, karena kepala daerah ini ada yang dari pengusaha dan preman, sehingga kurang memahami roh kepegawaian,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam keterangan tertulisnya, Rabu 9 Juni 2021.

Sehari sebelumnya, Komisi II DPR RI diketahui menggelar rapat kerja di Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo. Junimart  mempertanyakan apakah Panitia Petugas Khusus (PPK) sudah diberikan pembekalan yang cukup untuk memastikan kelancaran seleksi CPNS.

“Apakah memang sudah ada pelatihan khusus Pak kepada PPK? Ini untuk memastikan kalau PPK ini betul betul paham dengan mekanisme CPNS tersebut,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta BKN mengawasi pelaksanaan rekrutmen PPPK dari awal sampai akhir. Sebab dikhawatirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan marak jika kepala daerah diberi kewenangan meluluskan peserta seleksi CPNS maupun PPPK.

“Hal ini memicu arogansi pemda sehingga BKN harus berhati-hati agar tidak terjadi KKN,” ucapnya.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, formasi CPNS dan PPPK 2021 yang sudah ditetapkan sebanyak 698.618.

Angka tersebut meleset jauh dibandingkan target awal pemerintah sebanyak 1,3 juta ASN baik CPNS maupun PPPK.

“Pengadaan ASN tahun ini menggunakan sistem merit di mana formasi yang sudah kami tetapkan sebanyak 698.618,” kata Menteri Tjahjo

Untuk diketahui, KemenPAN-RB dalam rapat koordinasi virtual pada 6 Mei 2021 dengan pemda sudah menyampaikan rencana pembukaan pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK pada 31 Mei. Namun, jadwal tersebut diundur. (Sastro)

Read Previous

Produk UMKM Masuk Retail, BSN Didorong Terus Edukasi Binaan

Read Next

Rencana Kenaikan PPN Kontraproduktif Dengan Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional