23 June 2021, 19:46

Jelang Lebaran 2021, Novel Baswedan & 74 Pegawai Dinonaktifkan Firli Bahuri

Penyidik KPK Novel Baswedan

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menonaktifkan 75 pegawai lembaga antirasuah. Para pegawai itu dinonaktifkan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu diketahui dari Surat Keputusan (SK) terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK yang beredar di kalangan wartawan. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara. Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan informasi, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya penyidik senior Novel Baswedan; Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto; Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko; Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono; dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK.

75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Adapun tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021. 

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap membenarkan SK tersebut. Sebagian pegawai yang tak lolos TWK itu sudah menerima SK tersebut.

“Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat dan diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya, ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS misalnya tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya,” ucap Yudi dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

Terkait SK itu, kata Yudi, pegawai KPK akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya. “Karena bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. Dan ketua KPK harus mematuhi itu,” ujar Yudi.

Semantara itu, Novel Baswedan mengatakan bahwa dirnya dan ke-74 pegawai KPK lainnya sudah menerima Surat Keterangan (SK) Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan.
Dikatakan Novel, SK tersebut seharusnya tentang hasil asesmen TWK, bukan penonaktifan jabatan.

Namun, kata Novel, isinya justru meminta agar pegawai menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Novel menilai, hal tersebut adalah tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang sewenang-wenang.

“Itu SK tentang hasil asesmen TWK, bukan pemberhentian. Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Menurut saya itu adalah tindakan ketua KPK yang sewenang-wenang,” ungkap Novel.

Novel mengatakan tindak-tanduk ketua KPK yang sewenang-wenang dan berlebihan seperti ini menarik dan perlu jadi perhatian.

Dikatakan Novel, akibat dari tindakan sewenang-wenanng tersebut para penyidik/penyelidik yang tengah menangani perkara, harus berhenti menangani perkara. Hal ini, sambung Novel, merugikan kepentingan semua pihak dalam pemberantasan korupsi.

“Dan semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas dengan segala cara,” ujar Novel.

Dengan terbitnya SK tersebut, ungkap Novel, Firli telah mencoreng wajahnya sendiri dan Pemerintah Indonesia.

“Perlu kita lihat, kita kaji, mempertontonkan seperti itu kan sebetulnya mencoreng wajahnya sendiri dan mencoreng Pemerintahan Indonesia. Itu kan luar biasa,” ujar Novel.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Suluh Perempuan Sesalkan Keputusan RS Wisma Atlit Purnatugaskan Nakes Yang Memperjuangkan Insentif

Read Next

Bersama 74 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!