3 March 2021, 02:42

Jadi Vendor Bansos Covid, KPK Dalami Andil Adik Pimpinan Komisi VIII DPR dari PDIP

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Pengusaha Muhammad Rakyan Ikram diduga turut menjadi vendor atau rekanan Kemsos dalam pengadaan paket sembako Covid-19. Dugaan keterlibatan pria yang dikabarkan adik dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus itu dalam kasus dugaan rasuah yang telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara ini turut didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyidik KPK sendiri telah memanggil dan memeriksa Rakyan pada Kamis (14/1/2021). Rakyan diperiksa sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Juliari.

“Muhammad Rakyan Ikram, Wiraswasta didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos,” ungkap Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (15/1/2021).

Namun, Ali enggan membeberkan lebih lanjut soal dugaan keterlibatan Rakyan Ikram. Pun termasuk Ihsan Yunus.

Ihsan Yunus belakangan kerap dikaitkan dengan kasus suap bansos ini. Sebelum memeriksa adiknya, tim penyidik telah menggeledah rumah orangtua Ihsan pada Selasa (12/1/2021). Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita alat komunikasi dan sejumlah dokumen yang terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan bansos.

Tak tertutup kemungkinan, KPK akan memanggil dan memeriksa Ihsan Yunus untuk mengonfirmasi barang-barang yang disita tim penyidik. Terlebih, Ihsan merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang memiliki ruang lingkup tugas salah satunya di bidang sosial dengan mitra kerja Kementerian Sosial.

“Prinsipnya siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan perbuatan para tersangka tentu penyidik akan mengkonfirmasinya,” ucap Ali.

Tak hanya Rakyan Ikram, penyidik KPK juga telah memeriksa seorang pengusaha bernama Helmi Rifai pada hari yang sama. Dalam pemeriksaan, penyidik mengonfirmasinya mengenai proyek pekerjaan dan proses pembayaran dari pekerjaan yang diperoleh saksi sebagai salah satu distributor paket bansos wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos.

Adapun seorang swasta lainnya bernama Raditya Buana dicecar penyidik mengenai aktifitas penukaran uang dalam bentuk mata uang asing. Diduga penukaran uang itu  untuk keperluan tersangka Juliari P. Batubara.

Dihari yang sama, penyidik juga telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemsos), Hartono Laras. Dalam pemeriksaan, tim penyidik mencecar Hartono Laras mengenai tahapan dan pengadaan bansos Covid-19.

“Hartono Laras , Sekretaris Jenderal Kemsos didalami pengetahuannya mengenai tahapan dan proses pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos,” ujar Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Diduga Juliari dan dua anak buahnya menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya “fee” dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Sementara pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang “fee” dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Usai Divaksin Langgar Prokes, Tindakan Raffi Ahmad Dinilai Tidak Terpuji

Read Next

Politisi Cantik Ini Dorong Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Penanganan Gempa di Sulbar