27 May 2024, 13:17

Jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Jatim Diduga Terima Suap Rp 5 Miliar

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur. Salah satu tersangka yakni, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak (STPS).

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022) malam. Sementara tiga tersangka lainnya yakni, Staf Ahli Sahat, Rusdi; Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten
Sampang sekaligus selaku Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat), Abdul Hamid (AH); dan Koordinator lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil gelar perkara pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (14/12/2022) malam. Sebelumnya empat tersangka itu tangkap di sejumlah tempat di Surabaya, Jatim. Dalam OTT ini, Tim Satgas KPK mengamankan uang Rp 1 miliar.

“Didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan
status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka Penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka,” kata Johanis Tanak.

Dalam perkara ini, Sahat Tua Simandjuntak bersama-sama Rusdi diduga menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi. Suap itu diduga dimaksudkan agar Sahat Tua Simandjuntak membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut.

“Tersangka STPS yang menjabat anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 s/d 2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka (ijon),” ungkap Johanis.

Adapun yang bersedia untuk menerima tawaran tersebut, kata Johanis, yaitu Abdul Hamid selaku Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Pokmas. Diduga, sambung Johanis, ada kesepakatan antara Sahat dengan Abdul Hamid setelah adanya
pembayaran komitmen fee ijon.

“Maka Tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20 % dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan sedangkan Tersangka AH mendapatkan bagian 10 %,” kata dia.

Adapun besaran nilai dana hibah yang diterima Pokmas yang penyalurannya difasilitasi oleh Sahat dan juga dikoordinir oleh Abdul Hamid selaku koordinator Pokmas yaitu, Tahun 2021 telah disalurkan sebesar Rp 40 Miliar dan tahun 2022 telah disalurkan sebesar Rp 40 Miliar.

“Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024 bisa kembali dipeoleh Pokmas, Tersangka AH kemudian kembali menghubungi Tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar Rp 2 miliar,” ujar dia.

Dari Rp 2 miliar itu, direalisasikan pemberian uang Rp 1 miliar uang ijon tersebut pada Rabu (13/12/2022). Pemberian uang itu dilakukan di salah satu mal di Surabaya.

“Selanjutnya Tersangka IW menyerahkan uang Rp 1 miliar tersebut pada tersangka RS
sebagai orang kepercayaan Tersangka STPS di salah satu mal di Surabaya. Setelah uang diterima, Tersangka STPS memerintahkan tersangka RS segera menukarkan uang Rp 1 miliar tersebut disalah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang SGD dan USD. Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada Tersangka STPS di salah satu ruangan yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur,” terang dia.

Sementara sisanya senilai Rp 1 miliar yang dijanjikan tersangka Abdul Hamid akan diberikan pada Jumat
(16/12/2022). KPK menduga Sahat menerima uang sekitar Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas.

“Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, Tersangka STPS telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar,” ucap dia.

Atas perbuatannya, Sahat Tua Simandjuntak dan Rusdi yang diduga menerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang diduga pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Berikutnya Tim Penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan terkait jumlah uang dan penggunaannya yang diterima Tersangka STPS,” tandas Johanis.

(Rangga)

Read Previous

Komisi XI: RUU PPSK Perjelas Pengawasan Koperasi di OJK

Read Next

Dijebloskan ke Bui, Tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim: Saya Salah