27 May 2024, 13:55

Jadi Tersangka Korupsi CSRT, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Dijebloskan ke Bui

Lissa Rukmi

Lissa Rukmi

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari (LRS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015.

Usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, Lissa langsung dijebloskan ke jeruji besi alias bui.

“KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan LRS sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Dalam konstruksi kasus yang menjerat Lissa, BIG melaksanakan kerja sama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT pada tahun 2015. Proyek itu menelan anggaran sebesar Rp 187 miliar.

Sebelum proyek di mulai, Lissa telah diundang oleh Priyadi Kardono selaku Kepala BIG tahun 2014-2016 dan Muchamad Muchlis selaku Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada LAPAN tahun 2013-2015 untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Pembahasan awal tentang pengadaan CSRT tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui beberapa pertemuan, di antaranya dengan bersepakat merekayasa penyusunan berbagai berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT dengan “mengunci” spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.

Lissa diduga menerima penuh pembayaran atas pengadaan CSRT tersebut dengan aktif melakukan penagihan pembayaran tanpa dilengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan penagihan.
Selain itu barang-barang yang disuplai harganya telah di mark up sedemikian rupa dan tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan. Dalam proyek pengadaan CSRT ini diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp 179,1 miliar.

Atas perbuatannya, Lissa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lissa langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Selatan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Penahanan Lissa dilakukan tim penyidik setelah memeriksa sekitar 46 orang saksi. Ia akan mendekam di sel tahanan untuk 20 hari pertama atau setidaknya hingga 13 Februari 2021.

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan,” tutur Alex, sapaan Alexander Marwata.

Sebelum mendekam di sel tahanannya, Lissa akan menjalani isolasi mandiri di Rutan Gedung KPK. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, maka sebelumnya tersangka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Gedung Merah Putih,” terang Alex.

Dengan penahanan ini, Lissa menyusul dua tersangka lainnya kasus korupsi citra satelit yang telah ditahan, yakni Kepala BIG tahun 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) LAPAN tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis.

Lebih lanjut dikatakan Alex, pengadaan citra satelit sangat penting di sebuah negara untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Dikatakan Alex, sudah sepatutnya pengadaan citra satelit dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah. Salah satu dampak pelanggaran tata ruang wilayah adalah bencana alam seperti yang saat ini terjadi di mana-mana,” ujar Alex.

“Foto citra satelit yang beresolusi tinggi bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah, termasuk pertambangan dan permukiman bisa lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan sehingga meminimalisir bencana alam,” sambungnya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

DPR Dukung Pemekaran Daerah, Jika Moratorium Dicabut Pemerintah

Read Next

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos Covid-19