24 June 2024, 23:47

Jadi Tersangka, Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar Suap Hakim Yustisial Rp 3,7 miliar

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapakan Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi (WH) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Wahyudi dijerat lantaran diduga menyuap Hakim Yustisial MA nonaktif, Edy Wibowo senilai Rp 3,7 miliar.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jumat (17/2/2023). Diduga suap itu diberikan untuk mengurus kasasi Yayasan Rumah Sakit SKM.

“Sebagai bentuk komitmen tanda jadi, WH diduga memberikan sejumlah uang secara
bertahap hingga mencapai sekitar Rp 3,7 miliar kepada EW yang menjabat Hakim
Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA yang diterima melalui MH (Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan MA dan AB (Albasri, PNS MA) sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya,” ungkap Nurul Ghufron.

Kasus ini bermula dari gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan PT Mulya Husada Jaya (MHJ) sebagai pihak pemohon dengan Yayasan Rumah Sakit SKM sebagai termohon. Saat itu, majelis hakim saat memutuskan yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan pailit.

Yayasan Rumah Sakit SKM kemudian mengajukan kasasi ke MA dengan salah satu butir permohonannya yaitu meminta agar tidak dinyatakan pailit.

Agar kasasi ini dapat dikabulkan hakim di tingkat MA, Wahyudi Hardi diduga menjalin komunikasi intens dengan Edy Wibowo lewat Muhadjir Habibie dan Albasri pada Agustus 2022. “WH berinisiatif sedari
awal menyiapkan sejumlah uang dan kemudian melakukan pendekatan serta
berkomunikasi intens dengan meminta MH dan AB untuk membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi perkara yang panitera penggantinya adalah EW (Edy Wibowo),” ujar dia.

Kemudian, Edy diduga menerima uang Rp 3,7 miliar dari Wahyudi Hardi. Uang diduga diterima melalui Muhadjir dan Albasri. Penyerahan uang dilakukan di Mahkamah Agung ketika proses kasasi masih berlangsung.

“Pemberian sejumlah uang tersebut diduga antara lain untuk mempengaruhi isi
putusan,” kata Ghufron.

Setelah uang diberikan, putusan kasasi yang diinginkan Wahyudi Hardi dikabulkan. Isi putusan menyatakan, RS Sandi Karsa Makassar tidak dinyatakan pailit.

“Isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit,” ujar Ghufron.

Atas dugaan perbuatannya, Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wahyudi Hardi langsung dijebloskan ke jeruji besi usai menjalani pemeriksan dalam kapasitansya sebagai tersangka pada hari ini. Dia ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

“Terkait kebutuhan dari proses penyidikan, tim penyidik menahan Tersangka WH selama 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, 17 Februari, sampai 8 Maret,” tandas Ghufron.

Dalam kasus suap penanganan perkara di MA, KPK sudah menjerat belasan orang sebagai tersangka. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetyo Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti pada kamar pidana MA sekaligus asisten Gazalba Saleh), Redhy Novarisza (PNS MA), Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti MA).

Kemudian Desy Yustria (PNS pada kepaniteraan MA), Muhajir Habibie (PNS pada kepaniteraan MA, Nurmanto Akmal, (PNS MA), Albasri (PNS Mahkamah Agung), Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara) Heryanto Tanaka (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana).
KPK juga turut menjerat Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo (EW).

Penetapan tersangka terhadap hakim agung dilingkungan MA, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 malam. KPK menduga, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang senilai Rp 2,2 miliar untuk memuluskan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

KPK kemudian menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (SD) dan panitera pengganti Mahkamah Agung, Elly Tri Pangestu (ETP).

Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; PNS MA, Redi (RD); dan PNS MA, Albasri (AB). Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka
(HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut, dengan menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Gazalba diduga menerima suap sebesar USD 202.000 atau setara Rp 2,2 miliar.

(Rangga)

Read Previous

Komisi XI Pertanyakan Kriteria Anggaran yang Diblokir Kemenkeu

Read Next

Anggota Komisi V Serap Aspirasi Pembangunan Infrastruktur DOB Papua Selatan