27 May 2024, 13:04

Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang, 2 Pejabat BPN Dijebloskan ke Bui

Lili Pintauli Siregar

Lili Pintauli Siregar

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gusmin Tuarita dan Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jawa Timur Siswidodo sebagai tersangka. Keduanya dijerat atas dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021). Dikatakan Lili, Keduanya menyandang status tersangka sejak November 2019.

“KPK menetapkan GTU dan SWT sejak bulan November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang/TPPU,” ucap Lili.

Dijelaskan Lili, Gusmin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 dan Kakanwil BPN Jawa Timur periode 2016-2018 bersama-sama Siswidodo diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pemohon Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kalbar.

Selaku Kakanwil BPN Kalbar, Gusmin berwenang memberikan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Salah satu kewenangan yang dimilikinya, yakni memberikan HGU atas tanah yang luasnya tidak lebih dari dua juta meter persegi. Sebelum memberikan izin HGU, terdapat proses pemeriksaan tanah oleh Panitia yang dibentuk oleh Gusmin selaku Kakanwil BPN. Susunan Panitia diketuai oleh Gusmin selaku Kakanwil dan anggotanya antara lain Siswidodo.

“Salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian Hak Guna Usaha kepada kantor pusat BPN RI untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN RI,” terang Lili.

Gusmin dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah. Termasuk pemohon Hak Guna Usaha yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah maupun melalui Siswidodo bertempat di kantor BPN maupun di rumah dinas, serta melalui transfer rekening bank.

Atas uang yang diterimanya, Gusmin setorkan ke beberapa rekening bank atas nama pribadi miliknya dan anggota keluarga dengan nilai mencapai Rp 27 miliar. “Ada beberapa setoran uang tunai ke rekening bank GTU (Gusmin Tuarita) yang dilakukan oleh SWD (Siswidodo) atas perintah langsung GTU dengan keterangan pada slip setoran dituliskan ‘jual beli tanah’ yang faktanya jual beli tanah tersebut fiktif,” ujar Lili.

Untuk jumlah setoran uang tunai melalui Siswidodo atas perintah Gusmin, kata Lili, sekitar sejumlah Rp 1, 6 miliar. Siswidodo selain itu juga diduga telah menerima bagian tersendiri dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah yang di kumpulkan melalui salah satu stafnya.

Lebih lanjut dikatakan Lili, kumpulan uang tersebut digunakan sebagai uang operasional tidak resmi pada Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, sebagai tambahan honor Panitia B. Adapun sisa dari penggunaan uang operasional tidak resmi tersebut kemudian dibagi berdasarkan prosentase ke beberapa pihak terkait di BPN Provinsi Kalimantan Barat.

“Adapun penerimaan oleh SWD berjumlah sekitar Rp 23 miliar,” ungkap Lili.

Dalam proses penyidikan kasus ini, kata Lili, pihaknya telah memeriksa 120 orang saksi. Di antaranya terdiri dari pihak BPN.

Gusmin dan Siswidodo hari ini diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Usai diperiksa, keduanya langsung dijebloskan ke jeruji besi untuk 20 hari pertama.

Dikatakan Lili, Gusmin ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan Siswidodo ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

“Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung sejak 24 Maret hingga 12 April,” ujar Lili.

Sebelum mendekam di sel tahanan masing-masing Gusmin Tuarita dan Siswidodo bakal menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Gedung KPK lama. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Rutan KPK,” tandas Lili.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Korupsi Pengadaan Tanah, Sejumlah Pihak Dicegah Pergi ke Luar Negeri

Read Next

Geledah Bank Panin Terkait Kasus Pajak, KPK Sita Dokumen & Barang Elektronik