23 May 2024, 23:36

Jadi Tersangka, Hakim Yustisial Edy Terima Suap Rp 3,7 M dari Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar

daulat.co – Hakim Yustisial Edy Wibowo ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara kasasi kepailitan di Mahkamah Agung (MA). Edy diduga menerima Rp 3,7 miliar untuk memutus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (SKM) tidak dinyatakan pailit.

“Dari rangkaian penyidikan perkara dengan tersangka SD (Sudrajad Dimyati) dkk, KPK kembali menemukan adanya kecukupan alat bukti terkait dugaan perbuatan pidana lain dalam pengurusan perkara di MA. Langkah berikutnya yaitu KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka EW (Edy Wibowo), Hakim Yustisial / Panitera Pengganti Mahkamah Agung,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, di Gedung KPK, Senin (19/12/2022).

Dijelaskan Firli, PT Mulya Husada awalnya mengajukan gugatan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap Yayasan Rumah Sakit SKM di Pengadilan Negeri Makassar.
Dalam proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, kata Firli, Majelis Hakim memutus Yayasan Rumah Sakit SKM pailit.

Namun, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM tak terima atas putusan tersebut dan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Salah isi permohonannya agar putusan tingkat pertama ditolak.

“Dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit,” ujar Firli.

Ketua Yayasan Rumah Sakit SKM, Wahyudi Hardi kemudian melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan PNS pada Kepaniteraan MA, Muhajir Habibie (MH) dan PNS MA, Albasari (AB). Kepada Muhajir dan Albasari, Wahyudi meminta dibantu dan dimonitor serta mengawal proses kasasi tersebut. Diduga dalam permintaan itu disertai kesepakatan pemberian sejumlah uang.

Diduga uang yang telah diberikan secara bertahap senilai sekitar Rp 3,7 miliar. Diduga serah terima uang dilakukan selama proses kasasi masih berlangsung di MA.

“Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara
bertahap hingga mencapai sekitar Rp 3,7 Miliar kepada EW yang menjabat Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA yang diterima melalui MH dan AB sebagai
perwakilan sekaligus orang kepercayaannya,” ungkap Firli.

Oleh KPK, Edy dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Adapun pemberian sejumlah uang tersebut diduga untuk mempengaruhi isi putusan dan setelah uang diberikan maka putusan kasasi yang di inginkan Wahyudi Hardi dikabulkan dan isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit,” ucap Firli.

(Rangga)

Read Previous

Ini Daftar 38 Balon Formatur Jelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII

Read Next

KPK Jebloskan Tersangka Hakim Yustisial MA Edy Wibowo ke Bui