13 June 2024, 20:28

Jadi Tersangka, Eks Dirut Dirgantara dan Irzal Rinaldi Rugikan Negara Rp 300 Miliar

daulat.co – Penetapan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani akhirnya diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi dan Irzal dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017.

“Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara indonesia (persero) tahun 2007-2017. Dimana selama proses penyelidikan telah di temukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait proyek tersebut,” ucap Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Bersama sejumlah pihak lain, kata Firli, Budi dan Irzal  diduga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 205, 3 miliar dan USD 8,65 juta atau sekitar Rp 300 miliar. Nilai kerugian negara itu berasal dari jumlah pembayaran yang dikeluarkan PTDI kepada enam perusahaan mitra atau agen penjualan dan pemasaran dari tahun 2008 hingga 2018. Padahal, keenam perusahaan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

“Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia (persero) sekitar Rp 205,3 miliar dan USD8,65 juta,” ujar Firli.

Dijelaskan Firli, kasus korupsi ini bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PTDI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya. Dalam rapat  tersebut juga dibahas biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

“Selanjutnya Tersangka BS (Budi Santoso) mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerjasama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, namun sebelum dilaksanakan, Tersangka BS meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN,” ujar dia.

Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerjasama mitra atau keagenan dengan mekanisme penjunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia (Persero), pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam ‘sandi-sandi anggaran’ pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Budi Santoso selanjutnya memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerjasama mitra/keagenan. Irzal lantas menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra/agen.

Setelah itu, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia (persero) yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Namun, atas kontrak kerjasama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama.

Pembayaran nilai kontrak tersebut baru mulai dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (persero) kepada perusahaan mitra/agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 hingga 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (persero) kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta.

Terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp96 miliar setelah keenam perusahaan tersebut menerima pembayaran. Kemudian uang itu diterima oleh sejumlah pejabat di PT Dirgantara Indonesia (persero), termasuk Budi dan Irzal Rinaldi.

“Kemudian diterima oleh pejabat di PT
Dirgantara Indonesia (persero) diantaranya Tsk BS, Tsk IRZ, Arie Wibowo, dan Budiman
Saleh,” ungkap Firli.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meski demikian, KPK saat ini baru mengumumkan Budi Santoso dan Irzal Rinaldi sebagai tersangka. Sementara, pihak-pihak lain yang turut serta dalam rapat, maupun perbuatan lain terkait tindak pidana ini, bahkan turut menerima aliran dana, termasuk Budiman Saleh yang kini menjabat Direktur Utama PT PAL tak disebut KPK sebagai tersangka. Padahal, berdasarkan informasi, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka terkait kasus ini. Termasuk salah satunya Budiman Saleh.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Eks Menpora Imam Dituntut 10 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 19 Miliar

Read Next

KPK Sebut Dirut PT PAL Budiman Saleh Kecipratan Uang Korupsi Dirgantara Indonesia