25 June 2022, 20:38

Jadi Tersangka, Ade Yasin Suap BPK Jabar Agar Kabupaten Bogor Dapat WTP

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sebagai tersangka. Ketua DPW PPP Jawa Barat itu dijerat sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Selain Ade, KPK menetapkan tujuh tersangka lain. Yakni, Maulana Adam selaku Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor; dan Rizki Taufik (RT) selaku PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor. Ade beserta tiga tersangka itu dijerat atas dugaan pemberi suap.

Sementara empat tersangka penerima suap yakni, Anthon Merdiansyah selaku Kasub Auditorat BPK Jabar III/ Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku Ketua Tim Audit Interim Kab Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Pemeriksa dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Pemeriksa.

Penetapan tersangka itu merupakan hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara pasca tim Satgas KPK mencokok 12 orang dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di Bogor dan Bandung pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022).

Dalam OTT, tim penindakan mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp 570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta.

“Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang kemudian meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri, di Gedung KPK, Kamis (28/4/2022).

Ade Yasin diduga menyuap para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar) agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

“AY (Ade) selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” ungkap Firli.

Dugaan suap itu bermula ketika tim pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kab Bogor. Tim pemeriksa itu yakni Kasub Auditorat Jabar III BPK Jabar Anthon Merdiansyah, Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan, dan para pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, dan Winda Rizmayani.

Atas keinginan Ade Yasin agar Kabupaten Bogor menerima opini WTP, sekitar Januari 2022 diduga terjadi kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra Nur dengan Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam. Kesepakatan pemberian uang itu bertujuan untuk mengondisikan susunan tim audit interim (pendahuluan).

“AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. Selanjutnya AY merespon dengan mengatakan “diusahakan agar WTP”,” ujar Firli.

Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Kasub Auditorat Jabar III BPK Jabar Anthon Merdiansyah di salah satu tempat di Bandung. Kemudian Anthon mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan dimana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu.

“Proses audit dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022 dengan hasil rekomendasi diantaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini,” tutur Firli.

Adapun temuan fakta tim audit di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda – Pakan Sari. Dimana pelaksanaan proyek bernilai Rp 94,6 miliar itu diduga tidak sesuai kontrak.

“Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade) melalui IA (Ihsan) dan MA (Maulana) kepada tim pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar,” kata Firli.

Atas perbuatannya, Ade Yasin dan tiga tersangka yang diduga pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan empat tersangka penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“KPK mengimbau kepada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk menghindari praktik suap dalam memperoleh opini wajar tanpa pengeculian (WTP) pada proses pemeriksaan pengelolaan keuangannya. KPK juga mengimbau otoritas pemeriksa keuangan agar tidak menyalahgunakan
kewenangannya tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi,” tandas Firli.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Demi Target WTP ke-7 Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK Perwakilan Jabar?

Read Next

Auditor BPK Jabar Kecipratan Rp 1,9 Miliar dari Bupati Bogor Ade Yasin Dkk