15 June 2024, 08:34

Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Dijebloskan ke Bui

daulat.co – Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil (MA) akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Adil dijerat atas tiga kasus dugaan korupsi, yakni penerimaan suap, gratifikasi, dan pemberi suap.

Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif Adil dan sejumlah pihak lain yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (6/4/2023) kemarin. Dalam OTT itu, KPK mengamankan 28 orang dan uang miliaran rupiah. Selain Adil, KPK juga menetapkan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih (FN) dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa (MFA) sebagai tersangka.

“KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Pertama, MA (Muhammad Adil), Bupati Kepulauan Meranti,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023) malam.

Adapun kasus pertama yang menjerat Adil terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kedua, atas dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah.

“Sekitar bulan Desember 2022, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp1,4 Miliar dari PT Tanur Muthmainnah (TM) melalui FN (Fitria Nengsih) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ucap Alex sapaan Alexander Marwata.

Terakhir, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti. Dalam kasus ini Adil dijerat bersama-sama Fitria Nengsih atas dugaan pemberian uang kepada Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.

“Agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti ditahun 2022
mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar Rp 1,1 Miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau,” kata Alex.

Atas perbuatannya, Adil sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Adil juga sebagai pihak yang diduga pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, Fitria Nengsih (FN) sebagai pihak yang diduga pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan M Fahmi Aressa yang diduga sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga tersangka itu langsung dijebloskan oleh penyidik KPK ke jeruji besi untuk 20 hari pertama. Adil bersama Fitria Nengsih dojebloskan ke Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sementara tersangka M Fahmi Aressa dijebloskan ke Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

“Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama. Terhitung mulai 7 April 2023 sampai 26 April 2023,” tandas Alex.

(Rangga)

Read Previous

Rano Karno Soroti Masalah Minimnya Jumlah Tenaga Pustakawan Secara Nasional

Read Next

Polsek Ulujami Bersama Umat Konghucu Bagikan Ratusan Takjil