26 May 2024, 01:18

Istri Lukas Enembe Hingga Bos Maskapai Rio De Globe Dilarang Pergi ke Luar Negeri

daulat.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah istri Lukas Enembe, Yulce Wenda bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Yulce Wenda turut dicegah juga empat orang lainnya. Yakni, pemilik perusahaan maskapai PT Rio De Globe, Gibbrael Issak; Lusi Kusuma Dewi; Dommy Yamamoto dan Jimmy Yamamoto.

Mereka dicegah untuk enam bulan kedepan.
Yulce dicegah berpergian keluar negeri sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Gibbrael dicegah sejak 15 November 2022 hingga15 Mei 2023. Lukas disebut-sebut sering menggunakan maskapai PT Rio De Globe untuk berpergian.

Adapun Lusi Kusuma Dewi dicegah sejak 8 Desember 2022 hingga 8 Juni 2023. Semantara masa cegah Dommy Yamamoto dan Jimmy Yamamoto sejak 15 November 2022 hingga 15 Mei 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan permintaan pihaknya terkait pencegahan itu. Pencegahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka. Ali mengatakan, pencegahan dilakukan agar saat penyidik KPK membutuhkan keterangannya mereka tidak sedang berada di luar negeri.

“Harapannya ketika dipanggil sebagai saksi, para saksi ini akan berada di dalam negeri. Sehingga, memperlancar proses pemeriksaan sebagai saksi di hadapan tim penyidik KPK gitu ya,” ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (15/1/2023).

Dalam perkaranya, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua. Rijatono pun sudah ditahan KPK. Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi Rp 10 miliar dari sejumlah pihak.

Atas perbuatannya, Lukas itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Lukas sendiri telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama sejak 11 Januari 2023 hingga 30 Januari 2023.

(Rangga)

Read Previous

DPR RI Imbau TNI-Polri Amankan Rencana Demonstrasi Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja

Read Next

Menpora Resmi Membuka Kongres Biasa PSSI Tahun 2023