16 January 2021, 10:25

Irjen Napoleon dan Joko Tjandra Hadapi Sidang Dakwaan

Pengadilan Tipikor Jakarta

Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Joko Tjandra diagendakan akan menjalani sidang perdana yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) hari ini, Senin 2 November 2020.

Keduanya akan mendengar surat dakwaan perkara dugaan suap penghapusan nama terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Tjandra dari daftar red notice Polri yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain Napoleon Bonaparte dan Joko Tjandra, dua terdakwa kasus tersebut yakni, Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo dan pengusaha Tommy Sumardi juga akan menjalani sidang perdana.
Sidang Napoleon cs akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis yang juga Ketua Pengadilan Jakarta Pusat.

“Persidangan pertama Terdakwa Joko Soegiaro Tjandra cs, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Muhammad Damis, dilaksanakan hari Senin, Tanggal 2 November 2020,” ujar Kepala PN Jakpus, Bambang Nurcahyono saat dikonfirmasi, Minggu (1/11/2020).

Selain perkara red notice, PN Jakpus juga telah mengagendakan sidang perdana perkara dugaan suap pengurusan fatwa MA dengan terdakwa Andi Irfan Jaya. Sidang perdana terdakwa Andi Irfan yang diduga sebagai perantara suap Jaksa Pinangki akan digelar pada Rabu (4/11/2020) dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto.

“Persidangan Pertama Terdakwa Andi Irfan, dengan Ketua Majelis Hakim Bapak IG Eko Purwanto menjadi hari Rabu, Tanggal 4 November 2020,” tutur dia.

Diketahui, perkara dugaan suap pengurusan red notice merupakan bagian dari rentetan skandal Joko Tjandra yang menggegerkan beberapa waktu lalu. Joko Tjandra saat itu yang merupakan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

Padahal, Joko Tjandra telah menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 atau 11 tahun silam. Joko Tjandra di Indonesia sempat membuat e-KTP dan paspor, bahkan sempat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Jakpus.

Saat itu Irjen Napoleon yang menjabat Kadiv Hubinter Polri bersama Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri diduga menerima suap dari Joko Tjandra dan Tommy Sumardi untuk menghapus nama Joko Tjandra dari daftar red notice Polri.

Sementara itu Andi Irfan Jaya diduga merupakan perantara suap dari Joko Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Suap sebesar USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra itu diberikan kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke MA melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Joko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Selain itu, Andi Irfan Jaya juga diduga bersama-sama Pinangki dan Joko Tjandra melakukan pemufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji sebesar USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Terus Ditekan

Read Next

Menag dan Rektor IAIN Manado Bahas Proses Alih ke UIN