23 May 2024, 15:46

Ini Skenario KBM Tatap Muka SD-SMP di Kabupaten Pemalang

daulat.co – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang, Mualif, mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Covid-19 di Pendopo Kabupaten setempat, Senin 5 Oktober 2020. Rakor diikuti Tim Gugus Kabupaten, Forkopimda, OPD, FKUB, Camat dan Paguyuban Simongklang.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati H Junaedi itu digelar dalam rangka menyatukan langkah penanganan Covid-19 dan mendengarkan masukan untuk penyusunan Surat Edaran (SE) Bupati Pemalang.

Usai rakor, Mualif mengatakan jika instansi yang dipimpinnya saat ini tengah mengajukan perizinan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka ke Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Pemalang.

Merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri per tanggal 15 Juli 2020 lalu, Kadindikbud mengungkapkan jika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diizinkan menggelar KBM Tatap Muka.

“Di draf Surat Edaran belum memunculkan (masuk) untuk sektor pendidikan, tadi kami sudah ke tim, Dindikbud meminta ke tim, Dindikbud supaya dimasukan,” kata Mualif.

Ia berharap, jika bidang pendidikan sudah masuk dalam rancangan SE Bupati, Dindikbud akan mendorong lagi agar proses KBM Tatap Muka diizinkan untuk dilaksanakan. Sejauh ini, pihaknya sudah menyiapkan skenario uji coba (piloting) pada 12 Oktober 2020 di 26 SD serta 17 SMP Negeri yang tersebar di 14 kecamatan.

“Piloting di kecamatan yang ada di zona hijau dan zona kuning, untuk satuan pendidikan SD dan SMP,” kata Mualif.

Ia menuturkan, ada juga satuan pendidikan di luar kewenangan pemerintah daerah yang meminta izin untuk turut dikaji Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemalang.

“Ada dua satuan pendidikan yang sudah meminta izin untuk dikaji oleh kita, salah satunya MTSN Negeri Pemalang dan SMAN 1 Pemalang,” katanya.

Khusus untuk satuan pendidikan setingkat PAUD, Dindikbud Pemalang belum merekomendasikan KBM tatap muka. Untuk jenjang pendidikan usia dini ini, Mualif menyebut secepat-cepatnya akan dibahas untuk diselenggarakan proses KBM-nyanpada Januari 2020 mendatang.

(Sumitro)

Read Previous

Regulasi Turunan UU Pesantren Bersifat Operasional

Read Next

Menkeu Apresiasi Dukungan DPR atas Disahkannya RUU Protokol AFAS