21 May 2024, 23:07

Ini Delapan Skema Kerja Pegawai BKN Selama PPKM Darurat

Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono

Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono

daulat.co – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti instruksi Pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 – 20 Juli 2021 dengan menetapkan skema kerja pegawai BKN, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Jawa dan Provinsi Bali.

Penetapan skema kerja selama PPKM Darurat diterbitkan melalui Nota Dinas Kepala BKN Nomor 146/KP.12/ND/A/2021 perihal Penyesuaian sistem kerja pegawai pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali di lingkungan BKN.

Pemberlakuan skema kerja penyesuaian PPKM Darurat tersebut mulai berlaku pada 5 – 20 Juli 2021 dan berkaitan dengan tindak lanjut Surat Edaran MenPANRB 14/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

“Penyesuaian skema kerja ini dilakukan ntuk menghambat penyebaran virus tersebut serta untuk mengurangi risiko penularan di lingkungan BKN,” kata Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, Senin, (05/7/2021).

Adapun sejumlah perubahan skema kerja pegawai BKN selama PPKM Darurat yang diatur melalui Nota Dinas Kepala BKN menyangkut delapan hal. Pertama, Melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah secara penuh (100%) terhitung mulai tanggal 5 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

Kedua, Dalam hal unit kerja memerlukan kehadiran pegawai untuk bekerja di kantor karena alasan yang penting dan mendesak, pimpinan unit kerja yang bersangkutan dapat menugaskan pegawai untuk bekerja di kantor.

Ketiga, Bagi pegawai yang mendapat penugasan untuk bekerja di kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor selama dalam keadaan sehat;

Keempat, Penugasan pegawai untuk bekerja di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus mempertimbangkan antara lain: a) domisili pegawai, b) usia pegawai; c) riwayat kesehatan; d) pegawai yang pergi pulang kerja menggunakan sarana transportasi umum; e) jenis pekerjaan; f) kompetensi; dan g) kedisiplinan.

“Kelima, Penugasan pegawai untuk bekerja di kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam bentuk Surat Tugas yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit kerja dan wajib disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia melalui surat elektronik,” terang Paryono.

Keenam, Bagi pegawai yang bekerja di rumah wajib mengerjakan tugas di rumah/tempat tinggal dimana pegawai ditempatkan/ditugaskan, dan melaporkan hasil kerja kepada atasan langsungnya setiap hari melalui https://ekinerja-asn.bkn.go.id/, serta dilarang bepergian ke luar daerah.

Ketujuh, Pegawai wajib melakukan pengisian presensi melalui aplikasi BKN-LBP (Location Based Presence) dengan ketentuan: a. Pukul 06.00 s.d. 08.00 untuk presensi masuk kerja; b. Pukul 11.00 s.d. 13.00 untuk presensi siang; dan c. Setelah pukul 16.00 pada hari Senin sampai dengan Kamis dan setelah pukul 16.30 untuk hari Jum’at untuk presensi pulang kerja.

Kedelapan, Jam kerja efektif pegawai yang bekerja di kantor dibatasi selama 5 (lima) jam dengan waktu presensi masuk paling lama pada pukul 10.00 dan waktu presensi pulang paling lama pukul 18.00 WIB.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Kemenag: 1.054 Pasien Covid-19 Isolasi di Asrama Haji

Read Next

Sidang Isbat Penetapan Awal Zulhijjah 1442 H Digelar 10 Juli Secara Daring