daulat.co – Anggota DPR RI Periode 2019-2020 Heri Gunawan mengkritik rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang ingin menambah utang lagi. Menurutnya, belum 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin masa jabatan 2019-2024 bekerja, Menkeu dinilai sudah menampilkan kontroversi baru. Rencana penambahan utang tersebut kian membebani keuangan negara.

Heri menyebut, Menkeu akan menambah utang dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang akan ditawarkan kepada para investor asing. Ini dilakukan dengan dalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang mengalami defisit dan kebutuhan negara yang membesar.

“Jalan pintas yang diambil Kementerian Keuangan dengan cara menerbitkan global bond secara tidak langsung membuktikan bahwa tidak adanya perbaikan ekonomi selama lima tahun belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target dan penerimaan pajak yang selalu meleset. Selama ini pemerintah tidak berhasil melakukan diversifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak dan masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas,” kata Heri di Jakarta, Senin (28/10).

Padahal, lanjut Heri, kondisi harga komoditas saat ini mengalami penurunan akibat tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global. Surat utang tersebut dikabarkan akan diterbitkan dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi dollar AS dan Euro. Masing-masing sebesar 1 miliar dollar AS untuk tenor 30 tahun dan EUR 1 miliar untuk tenor 12 tahun. Itu berarti akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2031 dan 30 Oktober 2049.

“Apa yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani pada periode keduanya ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, tidak ada hal yang baru. Utang, utang, dan utang. Bisa jadi, hobi gemar berutang inilah yang menjadikan nama Sri Mulyani bersinar di dunia internasional dan mendapatkan banyak penghargaan. Ya, mendapatkan penghargaan internasional, karena ikut memberi andil keuntungan kepada pemberi utang dengan memberi bunga yang tinggi,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

(Muh Nurrohman)