24 June 2024, 04:04

Imam Nahrawi Sebut Taufik Hidayat Terima Rp 7,8 Miliar untuk Urus Kasus di Kejagung

daulat.co – Mantan Menpora Imam Nahrawi menyebut mantan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Taufik Hidayat pernah menerima uang Rp 7 miliar dan Rp 800 juta. Menurut Imam uang tersebut untuk pengurusan perkara di Kejaksaan Agung.

“Untuk pengurusan perkara di Kejaksaan Agung,” ungkap Imam saat membacakan pledoi lewat sambungan video yang terhubung ke PN Tipikor Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Namun, Imam tak merinci lebih lanjut mengenai hal tersebut. Yang jelas, klaim Imam, fakta tersebut tak pernah diungkap dan didalami jaksa KPK dalam persidangan.

“Entah kemana dan mengapa itu hilang tanpa kejelasan. Itu ‘hilang’ seolah-olah ‘tenggelam’ entah mengapa dan kemana,” ujar Imam.

Demikian juga, sebut Imam, tentang uang Rp 1 Miliar yang diterima Taufik Hidayat. Sampai persidangan ini selesai, sambung Imam, saksi Miftahul Ulum dengan tegas menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut, begitupun dengan saksi lainnya, bukti dun petunjuk tidak ada yang menegaskan tentang hal itu.

“Lantas dengan cara pandang seperti apa yang dipakai ketika di antara pemberi dan penerima suap belum terbukti jelas sehingga saya yang sudah dinyatakan dan bertanggung jawab secara Pidana?,” ungkap Imam.

Imam mempertanyakan cara pandang yang digunakan lembaga antikorupsi untuk menjeratnya sebagai tersangka. Menurut Imam, seharusnya Taufik Hidayat juga dijadikan tersangka.

“Seharusnya bila ini dipaksakan menjadi perkara suap, secura logika Taufik Hidayat juga menjadi tersangka suap sebagai perantara, tidak pandang beliau mengerti atau tidak uang itu harus diapakan dan dikemanakan,” kata Imam.

“Karenanya Majelis Hakim Yang Mulia, ijinkan saya untuk mengatakan tuntutan tersebut, bahwa ‘Tolong jangan merusak martabat dan harga diri seseorang hanya untuk kepentingan yang ada didalamnya dengan menyematkan adanya ‘persekongkolan jahat’ yang tidak terbukti sama sekali,” ditambahkan Imam.

Aspri Imam, Miftahul Ulum sebelumnya membenarkan jika Syamsul Arifin, adik Imam Nahrowi pernah terseret perkara hukum. Ulum juga membenarkan adanya pengumpulan uang untuk mengamankan persoalan hukum Syamsul Arifin.

Itu mengemuka saat Ulum menjalani pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/5/2020) malam. Awalnya hakim ketua, Ni Made Sudani mengonfirmasi ihwal dugaan aliran dana Rp 7 miliar ke oknum Kejaksaan Agung.

“Itu (dugaan aliran dana Rp 7 miliar) berkaitan dengan yang pernah terungkap di persidangan ini persoalan yang dialami atau berkaitan dengan adik Imam Nahrawi?,” tanya hakim Ni Made Sudani kepada Ulum.

Fakta persidangan yang dimaksud hakim Ni Made adalah terkait pengakuan Taufik Hidayat. Dalam persidangan sebelumnya, Taufik mengaku mengetahui soal perkara hukum yang sempat menyeret Syamsul Arifin.

“Apakah berkaitan dengan yang pernah diterangkan saksi Taufik menangani perkara yang dialami adik pak Imam Nahrawi pengumpulan dana yang diharapkan dari Satlak Prima itu?,” tanya hakim Ni Made Sudani.

“Bukan yang mulia, itu beda yang mulia. Karena yang saya tau banyak sekali Kemenpora bermasalahan dengan Kejaksaan Agung, banyak sekali yang mulia,” jawab Ulum.

Pun demikian, Ulum dalam persidangan tak merinci soal dugaan kasus yang menyeret Syamsul Arifin di Kejaksaan Agung. Menurut Ulum, dirinya akan membongkar hal tersebut dalam sesi yang berbeda.

“Bukan itu, bukan. Itu sesi tersendiri ya yang mulia,” ujar Ulum.

“Sesi lain lagi? berarti banyak uang ya disana?,” sindir hakim Ni Made Sudani.

“Bukan banyak uang, banyak masalah,” kata Ulum menimpali.

“Maksudnya banyak masalah uang disitu?,” tanya hakim Ni Made Sudani.

“Iya banyak masalah,” jawab Ulum.

Mantan pemain bulu tangkis Taufik Hidayat sebelumnya tak membantah jika adik kandung mantan Menpora Imam Nahrawi, Syamsul Arifin pernah terseret perkara hukum. Taufik menyebut persoalan hukum tersebut terkait asian games.

Taufik mengungkapkan hal itu saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap pengurusan dana Hibah KONI dan gratifikasi dengan terdakwa Miftahul Ulum, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Awalnya, mantan staf khusus Imam itu bersama Direktur Perencanaan dan Anggaran Program Satlak Prima Tommy Suhartanto dipanggil Imam di ruang Menpora.

“Betul (Taufik dan Tommy dipanggil Imam Nahrawi diruangannya),” kata Taufik bersaksi melalui video conference.

Taufik sempat berkelit saat disinggung jaksa soal pengakuannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Taufik berdalih pemanggilan dirinya dan Tommy terkait keluh kesah Imam.

“Saya ingatkan di BAP mengenai mengurus masalah hukum adiknya Menpora?,” cecar jaksa.

“Ya itu hanya cerita aja pak hanya keluh kesah aja,” kata Taufik.

Tak puas, Jaksa kembali mencecar Taufik terkait penyampaian permintaan Imam mengurus perkara yang merundung adiknya. Saat itu, kata Taufik, dirinya sempat memberi saran.

“Bagaimana Menpora menyampaikan mengurus kasus adiknya?,” cecar jaksa.

“Beliau berkeluh kesah saja, di situ beliau cerita ada masalah dengan sosialisasi Asian Games, disitu pak, beliau menyatakan ini gimana ya dan saya menyarankan ke kuasa hukum Kemenpora karena ini kan Kemenpora, dan saya menyarankan itu,” ucap mantan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) itu.

Diketahui, Direktorat Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pernah mengusut kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018. Kasus itu menyeret Ikhwan Agus Salim dari PT Hias Prima Gitalis Indonesia (HPGI) jadi tersangka. Adapun Syamsul Arifin sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Syamsul diketahui merupakan pelaksana lapangan kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 di Surabaya dari CV Cita Entertainment (CE). Sebenarnya pemenang tender PT HPGI, namun pekerjaan tidak dilaksanakan PT HGPI, tetapi oleh CV Cita Entertainment.

Berdasarkan penelusuran, Kejaksaan Agung juga sempat menangani kasus dugaan korupsi proyek alat peraga olahraga tahun 2016. Proyek itu menelan anggaran 73 miliar.

Sejumlah pejabat Kemenpora telah diperiksa tim Kejagung terkait kasus dugaan korupsi proyek alat peraga olahraga untuk disalurkan ke 1.400 sekolah di Indonesia itu. Salah satunya, Sekertaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewabroto.

Gatot diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Adapun proyek itu dimenangkan dan dijalankan PT. Aliyah Sukses Makmur.

Center for Budget Analysis (CBA) sebelumnya menyebut proyek tersebut amis rasuah. Bahkan proyek yang diduga amis rasuah itu berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 21,4 miliar.

Dalam BAP yang dibacakan jaksa KPK terungkap jika Imam meminta Taufik berkoordinasi dengan Ulum terkait persoalan hukum Syamsul Arifin. “Saat itu saya bertanya kepada Imam Nahrowi bantuan apa yang bisa saya bantu dan apa yang harus saya lakukan. Dan dijawab oleh Imam Nahrowi koodinasikan saja dengan Ulum, itu jawaban pak Imam, betul?,” kata jaksa.

“Betul,” jawab Taufik.

“Beberapa saat setelah pertemuan itu Miftahul Ulum datang menemui saya untuk menanyakan tindaklanjut permintaan Menpora. Saya bilang ke Ulum “harus diselesaikan seperti apa, kita kan punya biro hukum, antar instansi”, itu jawaban saudara lalu dijawab oleh Ulum “yaudah mas Taufik mau koordinasi dengan siapa nanti kalau ada dana yang dibutuhkan untuk koordinasi tersebut nanti harus kita siapkan”, ada kalimat pak Ulum seperti itu?,” ujar jaksa.

“Betul,” jawab Taufik.

Jaksa KPK sebelumnya menuntut Imam Nahrawi dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Imam juga dituntut mengganti uang negara sebesar Rp 19,1 miliar serta pencabutan hak politik.

Menurut Jaksa, Imam terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum. Jaksa meyakini uang tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam bersama-sama Ulum menerima fee dari Ending Fuad Hamidy dan Johnny E Awuy terkait sejumlah proposal yang diajukan KONI.

Proposal itu terkait bantuan dana hibah pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018. Kemudian, terkait proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.

Imam juga dianggap oleh jaksa terbukti menerima gratifikasi Rp 8,64 miliar bersama Ulum yang diterima dari berbagai sumber. Ulum ditugaskan sebagai perantara antara Imam dan pemberi gratifikasi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Pengurus PKPU Verifikasi Faktual 42 Nama Kreditur KSP Indosurya

Read Next

659 Warga Kebondalem Terima BLT APBD Kabupaten