24 June 2024, 22:49

Ikuti Saran Jokowi, Pimpinan KPK “Lawan” UU Baru

Ikuti Saran Jokowi, Pimpinan KPK “Lawan” UU Baru

daulat.co – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pihak pemohon uji materi atau judicial review (JR) UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002. Adapun pimpinan lembaga antirasuah yang menjadi pihak pemohon uji materi yakni, Ketua KPK, Agus Rahardjo serta dua Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang.

Tiga komisioner KPK itu “melawan” UU yang telah berlaku pada 17 Oktober 2019 itu melalui jalur konstitusional atas saran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para pimpinan KPK itu sebenarnya tetap berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Langkah Perpu menurutnya lebih baik ketimbang harus melalui proses JR di MK.

“Harapan kita kan sebetulnya perppu itu keluar. Tapi Bapak Presiden juga menyarankan supaya kita menempuh jalur hukum. Oleh karena itu kita mengajukan JR hari ini,” ujar Agus Rahardjo di kantornya, Jakarta, Rabu (20/11/2019) siang.

Pada Rabu (20/11/2019) siang ini, permohonan ini akan diajukan Pimpinan KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang bernama Tim Advokasi UU KPK. Selain pimpinan KPK, ada pihak-pihak lain yang turut menjadi pemohon.

“Lawyer ada 39 orang dan yang memohon ada 13 orang. Termasuk Betti, M. Jasin, Ismid Hadad, banyak,” ujar Laode sambil mengatakan permohonan uji materi itu atas nama pribadi. Laode bersama Laode dan Saut akan ikut mengantarkan permohonan uji materi itu ke MK.

“Ya jadi kan pemohon itu sebagai hak konstitusional kita. Jadi seperti Laode. M Syarif, Agus Rahardjo, dan Saut Situmorang. Dan bukan kami yang pengusungnya, jadi dari koalisi. Termasuk mantan komisioner KPK Pak Erry Riana,” ditambahkan Laode.

Ada beberapa poin yang tertuang dalam gugatan tersebut. Ketiga pimpinan KPK itu menilai, pembentukan suatu undang-undang seharusnya memperhatikan filosofis, sosiologis dan yuridis formal.

Namun, pimpinan KPK tidak pernah diajak berbicara dalam penyusunan hingga pengesahan UU nomor 19/2019. Padahal, pimpinan KPK merupakan pelaksana UU tersebut.

“Ada beberapa hal, misalnya itu ga masuk prolegnas tiba-tiba muncul. Kedua kalau kita lihat waktu pembahasannya dibuat sangat tertutup. Bahkan tidak berkonsultasi dengan masyarakat, dan bahkan tidak berkonsultasi dengan masyarakat dan bahkan sebagai stakeholder utama KPK tidak dimintai juga pendapat”

“Ketiga naskah akademik pun kita tidam pernah diperlihatkan. Apa kalian pernah membaca naskah akademik itu. dan banyak lagi dan bertentangan juga dengan aturan, dalam hukum, dan UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi banyak hal yang dilanggar. Itu dari segi formilnya,” ungkap Laode.

Dari segi materil, sambung Laode, ada banyak pasal dalam UU tersebut yang menuai pertentangan. Pun demikian, Laode belum mau menjelaskan secara gamblang terkait hal tersebut.

“Segi materilnya juga banyak. Misalnya ada banyak pertentangan pasal, seperti pasal 69D dengan Pasal 70C. Bahkan sebenarnya dulu ada kesalahan tentang pengetikan antara syarat dari komisioner apakah 40 tahun atau 50 tahun. Jadi banyak sekali. Memang kelihatan sekali UU ini dibuat secara terburu-buru. Oleh karena itu kesalahannya juga banyak. Apa-apa saja yang dimintakan dalam JR ini, nanti akan kami sampaikan ke MK,” kata Laode.

Sementara itu, Saut Situmorang menegaskan pimpinan KPK seperti dirinya Laode dan Agus Rahardjo memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menggugat UU KPK yang baru berlaku 17 Oktober 2019 lalu. Saut menyatakan, pembentukan suatu undang-undang seharusnya memperhatikan filosofis, sosiologis dan yuridis formal.

“Makanya saya bilang tadi ketika bicara uu anda harus bahas sosiologis, filosofis, yuridis formal. Kan yang kami bahas soal itu. Soal filosofis bagaimana. Yuridis formalnya bagaimana dengan situasi seperti itu. Ada orang berlima ujug-ujug ga diajak ngobrol. Itu yang menarik untuk kemudian bagaimana MK melihat itu dalam posisi kaitannya dengan UU kita,” ucap Saut.

Selain soal tidak dilibatkannya pimpinan KPK, Saut juga menyoroti mengenai pembentukan dewan pengawas. Ditegaskan, KPK sangat terbuka untuk diawasi oleh pihak manapun. Namun, katanya, dewan pengawas seharusnya tidak turut terlibat dalam proses hukum yang dilakukan KPK dengan tidak atau memberikan izin atas penyadapan, penggeledahan dan lainnya.

“Dia pengawas tp bagian dari pelaksanaan proses criminal justice system . Ini bagian dari proses larang atau tidak ini tidak inline maksud check and balance yang akan dilakukan terhadap KPK. Saya berulang-ulang mengatakan KPK harus check and balance. Organisasi apapun harus di check and balances. Tapi dewas ini dibuat untk cek and balances untuk kpk itu anda tidak boleh masuk ke bagian proses. Kamu ngawasin tapi masuk dalam proses. Kamu mengawasi dirimu sendiri. Itu teori organisasi pakai apa tuh,” ungkap Saut.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Evaluasi Buku PAI Untuk Tingkatkan SDM Unggul

Read Next

UU Nomor 5 Tahun 1999 Akan Masuk Prolegnas