1 December 2021, 10:51

Hukuman Bagi ASN Nekat Mudik: Tidak Naik Pangkat & Gaji Hingga Diberhentikan

Asisten Deputi Integritas dan Evaluasi Sistem Merit KemenPAN-RB Ir Bambang D Sumarsono - dok BNPB

Asisten Deputi Integritas dan Evaluasi Sistem Merit KemenPAN-RB Ir Bambang D Sumarsono – dok BNPB

daulat.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menjatuhkan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar larangan bepergian keluar daerah atau mudik selama pandemi korona.

“Ada kategori pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplinnya,” kata Asisten Deputi Integritas dan Evaluasi Sistem Merit KemenPAN-RB Bambang D Sumarsono dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dilansir Badan Nasional Penanggulangan Darurat (BNPB), Kamis (30/4).

Ia menyampaikan, kebijakan MenPAN-RB tentang larangan mudik dipertegas dengan terbitnya surat edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar.

“Pemantauan maupun pengawasan aktivitas ASN itu dilakukan khususnya bagi ASN oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) supaya dipastikan tidak ada pergerakan ASN,” ucap Bambang.

Pejabat Pembina Kepegawaian juga mendorong peran serta ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja, tempat tinggal atau masyarakat. Tindak lanjut dugaan pelanggaran disiplin, jenis hukuman dan tata cara maupun mekanisme pelaksanaannya sendiri diatur sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Kategori pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang benar-benar melanggar larangan bepergian keluar daerah atau mudik tanpa izin dapat dilihat berdasarkan dampaknya terhadap unit kerja, instansi maupun pemerintah serta masyarakat.

Adapun kategori-kategori yang tercakup dalam penjatuhan disiplin antara lain adalah kategori ringan, sedang dan berat. Kategori hukuman disiplin ringan bentuk hukumannya adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman ringan ditetapkan karena Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 36 yang dikeluarkan saat itu masih berupa imbauan. Untuk kategori hukuman disiplin sedang menetapkan hukuman yang menyangkut administrasi kepegawaian, diantaranya tidak naik gaji atau golongan secara berkala, tidak diizinkan naik pangkat dan bahkan pangkatnya diturunkan.

Sementara untuk kategori hukuman lebih berat adalah berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, tidak diberi pekerjaan, kemudian juga penurunan jabatan atau bahkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

“Bagi pengelola kepegawaian, (mereka) diwajibkan melakukan entri data hukuman disiplin ini kepada BKN, dalam hal ini SAPK BKN, yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN,” kata Bambang.

Data tersebut akan menjadi catatan dan memberikan pengaruh terhadap kelanjutan karier ASN ke depan. Diharapkan kepada seluruh ASN untuk mematuhi larangan mudik tersebut sehingga upaya pembatasan penyebaran COVID-19 juga dapat tercapai.

(M Abdurrahman)

Read Previous

89 Laboratorium di 34 Propinsi Telah Aktif Untuk Tangani Covid-19

Read Next

Imam Nahrawi Minta Taufik Hidayat Urus Kasus Hukum Adiknya