16 January 2021, 08:53

GPHN RI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak di Kementan

dok KPK

daulat.co – Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi terkait pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak di Kementerian Pertanian (Kementan). GPHN RI juga berharap lembaga antikorupsi menjerat pihak-pihak yang diduga merugikan keuangan negara terkait dugaan kongkalikong pengadaan tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Umum GPHN RI, Madun Haryadi dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (23/11/2020). Madun menyebut lembaga antikorupsi ini sudah mulai mengusut dugaan kasus korupsi di kementan tersebut.

“Harapannya semoga KPK dapat mengusut tuntas kasus ini sampai ke akarnya dan menyeret oknum yang terlibat ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya,” tegas Madun Haryadi.

Selain ke KPK, GPHN RI juga telah melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan tersebut merujuk sejumlah temuan GPHN RI.

Pengadaan hewan ternak itu menggunakan APBN tahun 2020. GPHN menduga, pengadaan itu tanpa memperhatikan prinsip ketelitian dalam melihat kapabilitas perusahaan yang terkait.

“Dari hasil investigasi kami kuat dugaan ada peranan dari putra Menteri Pertanian sebagai pihak yang diuntungkan dari korupsi pengadaan di lingkungan Kementan dikarenakan banyaknya dugaan kejanggalan dari pemenang tender tersebut,” ungkap dia.

Di antaranya PT Sumekar Nurani Madura. Perusahaan yang di Jalan Raya Lobuk Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, kata Madun, diduga perusahaan fiktif yang memenangkan tender puluhan paket proyek pengadaan Sapi, Kambing dan pakan Ternak.

“Ini (PT Sumekar Nurani Madura) adalah perusahaan fiktif yang kami duga dijadikan alat untuk merampok uang negara ratusan miliar,” ujar dia.

Dari hasil penulusaran TIM GPHN RI yang langsung mengecek ke kantor perusahaan tersebut, kata Madun, perusahaan tersebut sebelumnya bergerak di bidang penggilingan batu koral. Dari hasil analisia TIM GPHN RI, kata Madun, perusahaan tersebut tidak mungkin mampu mengerjakan proyek di Kementerian Pertanian yang nilainya ratusan miliyar.

Kemudian, sambung Madun, pememang tender PT Karya Master Indonesia adalah perusahaan yang bergerak jasa traveling.

“Yang memenangkan tender pengadaan sapi yang menurut kami juga tidak masuk akal. Akhirnya kami pun menelusuri “Out Put” kegiatannya di Probolinggo dan Pasuruan yang menggunakan anggaran puluhan miliar, dan ternyata juga fiktif,” tutur dia.

Dari penelusuran TIM GPHN RI, kata Madun, dugaan kongkalikong pengadaan itu melibatkan Kemal Redindo Syahrul Putra, putra Mentan Syahrul Yasin Limpo. GPHN RI menduga negara dirugikan sangat signifikan dari pemufakatan jahat tersebut.

“Kami akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum agar kasus itu diusut dan dibongkar hingga tuntas,” kata dia.

Ditekankan Madun, pihaknya memiliki sejumlah data dan bukti-bukti dugaan tersebut. Diantaranya, barang bukti berupa output pekerjaan yang fiktif dan dokumen perusahaan yang fiktif.

“Kami berharap KPK RI, KEJAKSAAN AGUNG RI, dan POLRI tidak tutup mata dan telinga, karena korupsi itu saat ini makin menggurita dan berpotensi merugikan keuangan negara,”  tandas Madun.

Terpisah Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengaku belum mengetahui soal dugaan tersebut. Ali  Fikri mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai hal itu.

Pun demikian, KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap dugaan rasuah, termasuk dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. KPK akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dengan sejumlah tahapan seperti verifikasi dan penelahaan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan laporan yang disampaikan masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

“Sebentar saya cek,” ujar Ali Fikri.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Read Next

KPK Periksa 9 Saksi Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta