23 May 2024, 22:46

Gerakkan Ekonomi Masyarakat, Pemda Diminta Akselerasi Serapan APBD 2021

daulat.co – Pemerintah daerah diminta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, dari total APBD 2021 mencapai Rp 1.199,36 triliun, realisasi APBD hingga saat ini baru mencapai 21,98 persen.

“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada kuartal II tahun ini,” ungkap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moch. Adrian dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN, di FMB9ID_IKP, Rabu (2/6/2021).

Adrian mengimbau pemerintah daerah fokus membelanjakan APBD untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD.

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19,” ucap Adrian.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengatakan, pihaknya selama pandemi terus melaksanakan sejumlah pembangunan diberbagai daerah. Pembangunan itu diyakini akan meningkatkan geliat perekonomian.

“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” ujar Endra.

Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kata Endra, Kementerian PUPR fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun.

“Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta
tenaga kerja,” ucap Endra.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,8 triliun.

Kemudian, pembangunan proyek ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor
Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp 420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp 9,83 triliun.

Dalam kesempatan ini, Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, tujuan utama pemulihan ekonomi nasional adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi Covid-19.

“Sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi, oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” tutur Piter.

Dikatakan Piter, motor utama penggerak perekonomian saat pandemi adalah belanja pemerintah melalui program PEN.

“Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” kata Piter.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Yogas Disebut PIC 4 Perusahaan yang Dikendalikan Politikus PDIP Ihsan Yunus

Read Next

Kunker ke Jatim, DPD Dorong Percepatan Penyaluran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional