16 May 2021, 23:20

Geledah Rumah dan Kantor Pengacara Maskur, KPK Amankan Dokumen Perbankan

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan bukti-bukti barang elektronik dan berbagai dokumen data perbankan terkait kasus dugaan suap untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan. Bukti itu ditemukan dan diamankan dalam penggeledahan ke kediaman dan kantor milik pengacara Maskur Husain (MH).

“Penyidik KPK menemukan dan mengamankan bukti-bukti, di antaranya berbagai dokumen data perbankan dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Maskur merupakan tersangka kasus ini. Adapun penggeledahan di dua lokasi berbeda di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan itu pada Kamis (29/4/2021). Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan divalidasi serta diverifikasi untuk segera diajukan penyitaan ke Dewan Pengawas KPK sebagai bagian dalam berkas perkara.

“Penggeledahan di 2 lokasi berbeda di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan yaitu rumah kediaman dan kantor milik tersangka MH,” ucap Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Patujju, dan pengacara Maskur Husain sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Pemberian suap sebesar Rp1,3 miliar oleh Syahrial pada Robin dimaksudkan agar kasus penyidikan suap terkait jual beli jabatan yang diusut KPK di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dihentikan.

Selain itu, Markus Husain juga diduga menerima uang dari pihak lain sekira Rp 200 juta, sedangkan Syahrial dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia, yang mana ialah teman dari saudara Syahrial, sebesar Rp438 juta.

Atas perbuatannya, M Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No 20 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Suap Penyidik Robin Dkk, Azis Syamsuddin Dicegah Pergi ke Luar Negeri

Read Next

Tepis Tuduhan Boyamin Saiman, Lili KPK Pastikan Tak Pernah Komunikasi dengan Walkot Syahrial