24 May 2024, 01:17

GBHN Diganti RPJP, Abdul Mu’ti: Maju Mundur, Tidak Maju-maju

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti

daulat.co – Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai kondisi bangsa saat ini tidak ideal bagi konsistensi kebijakan publik Indonesia.

Hal itu sejalan dengan Amandemen UUD 1945 yang mengubah peran MPR dan presiden pasca reformasi 1998, dimana Indonesia dianggap tidak lagi menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun oleh MPR setiap 5 tahun sekali.

Indonesia, sebagai gantinya menggunakan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang diikuti dengan rencana pembangunan jangka menengah sesuai visi misi presiden terpilih.

“Muhammadiyah mengusulkan agar kita perlu punya semacam GBHN. Tidak harus seperti GBHN pada masa dahulu (Orla dan Orba), tapi perlu ada semacam GBHN di mana kita bisa mengikutinya,” kata Mu’ti sebagaimana dilansir Muhammadiyah, dikutip Kamis 29 Juli 2021.

Berbicara dalam Seminar dan Dialog 50 Tahun CSIS Indonesia, Abdul Mu’ti lantas memberikan contoh dengan mengutip pemerintahan Amerika yang tetap mengutamakan GBHN meski pemilihan presiden sebelumnya selalu berjalan sangat sengit.

“Mau yang terpilih itu Joe Biden atau siapa saja itu kan haluan politik dan kebijakan Amerika itu akan sama. Jadi ibarat sebuah kendaraan, presiden itu sekadar driver yang kemana dia menuju, dia sesuai dengan GPS yang dia tidak bisa keluar dari situ. Paling, mungkin gaya nyetirnya saja yang beda,” katanya.

Contoh paling jelas menurut Mu’ti adalah terpilihnya Obama yang diharapkan membawa kebijakan baru terhadap negara-negara muslim. Kenyataannya, kebijakan politik Obama tidak jauh berbeda dengan presiden Amerika sebelumnya.

Kebanyakan pihak boleh berharap Obama membawa perubahan, akan tetapi orang mungkin lupa bahwa perbedaan Obama dengan presiden yang lain itu adalah bagaikan dua air minum bersoda.

Abdul Mu’ti mengaku baru sadar soal tersebut, yakni setelah ia ikuti sepak terjangnya Obama begitu lama. Dan, itu memang framingnya beda. Akan tetapi ia tegaskan bahwa dua-duanya buatan Amerika dan dua-duanya adalah soft drink.

“Nah kita sebetulnya kan sangat ingin Indonesia bisa seperti Amerika pada konteks itu di mana kemudian siapapun yang jadi presiden itu ya haluan Indonesia itu jelas,” sambungnya.

“Bu Mega sempat mengkritik dengan istilah tarian rakyat itu Poco-Poco itu. Jadi kalau sekarang istilahnya maju mundur seperti ungkapannya Syahrini itu. ‘Maju mundur, maju mundur, cantik’. Jadi akhirnya karena inginnya cantik maka populis yang terjadi. Tapi maju mundur, ga maju-maju,” kritiknya.

Meski berharap Indonesia kembali memiliki GBHN, tapi Mu’ti berharap politik Indonesia tidak kembali ke masa-masa sebelum reformasi. Hal yang perlu disadari oleh dewan adalah duduk bersama dan berbicara mengenai sistem pemilihan yang disebutnya tidak sedang dalam jalur yang tepat.

“Tapi kita juga tidak ingin kita kembali pada sistem otoriter yang kita bisa menyebut bahwa kita ini perlahan-lahan menuju ke arah yang tidak demokratis tapi plutokratis (sistem politik yang dikendalikan oleh para pemodal),” tutup Abdul Mu’ti.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Atlet Angkat Besi Raih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020

Read Next

Sosialisasi 4 Pilar MPR Jadi Momentum Perkuat Nasionalisme Masyarakat Papua