29 May 2024, 21:48

Gaji 97 Ribu PNS Fiktif, Sufmi Dasco: Kalau 15 Orang Kita Maklum

Sufmi Dasco

Sufmi Dasco

daulat.co – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendukung pembentukan tim khusus untuk menangani permasalahan pembayaran gaji hingga iuran pensiun kepada 97 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktik pada tahun 2014 sebagaimana diungkap Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Perlu dibentuk satu tim khusus untuk menangani ini dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan ASN,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan keprihatinannya atas terjadinya kasus tersebut. Terlebih, mereka masih mendapatkan gaji sejak tahun 2014 lalu. Ia mempertanyakan kemana uang tersebut mengalir.

“Karena kalau sepuluh sampai lima belas orang kita masih maklum, tapi kalau sampai ratusan ribu bahkan lebih itu mungkin perlu diusut secara tuntas,” ucapnya.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja sama BKN Paryono sebelumnya mengatakan pihaknya sudah menyurati masing-masing instansi yang memiliki data PNS fiktif tersebut untuk menindaklanjuti dan memeriksa data tersebut.

“Kita sudah buatkan surat ke seluruh instansi beserta datanya untuk segera diperiksa data-data yang tidak ikut PUPNS tersebut,” ujarnya.

Disampaikan, data 97 ribu data misterius diduga merupakan data PNS yang tidak mengikuti pemutakhiran data atau pendataan ulang pada 2014 yang disebut PUPNS. Pada 2014, pada 90 ribuan lebih PNS yang tidak ikut melakukan pendataan ulang. Alasan PNS tersebut tidak mengikuti pendataan ulang bermacam-macam. Ada yang karena kesulitan akses informasi, tugas belajar, sakit, dan alasan lainnya.

“PNS yang tidak mengikuti PUPNS datanya mandek. Jadi mereka tidak bisa melakukan apapun terkait mutasi, kenaikan pangkat, pensiun,” tuturnya.

Paryono meyakini jumlah PNS yang tidak terdaftar dalam pendataan ulang itu seharusnya sudah berangsur berkurang. Menurutnya, banyak PNS yang kemudian melakukan pendataan ulang susulan. Meski dia tidak menampik hingga kini masih ada data fiktif yang belum diketahui kepastian identitas dan status kepegawaian orang yang tercatat dalam data.

“Ini perlu penelusuran lebih lanjut, bisa jadi orang tersebut sudah tidak ada atau orang tersebut masih ada tetapi hanya tidak ikut PUPNS,” kata Paryono.

(Sumitro)

Read Previous

Sebagai Penghargaan, Guru Honorer Lebih 10 Tahun Sebaiknya Langsung Diangkat PPPK

Read Next

Bersaksi di Sidang Etik Penyidik Robin, Azis Syamsuddin Siap Ikuti Proses Yang Ada