16 June 2024, 12:27

Fantastis, Bupati Memberamo Tengah Nikmati Uang Korupsi Hingga Rp 200 Miliar

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar uang yang diduga dinikmati Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP). Nilainya cukup fantastis, diduga sekitar Rp 200 miliar.

Demikian diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers penahanan tersangkan Ricky Ham Pagawak, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2023) malam. Ricky Ham Pagawak dijerat oleh KPK atas kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan infrastruktur di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.

“Sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati RHP sejumlah Rp 200 miliar,” ucap Firli.

Selama proses penyidikan kasus yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah dua periode ini, tim penyidik KPK telah memeriksa 110 orang saksi. Selain itu, tim penyidik KPK juga melakukan penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis diantaranya, berbagai bidang tanah dan bangunan serta apartemeb yang berlokasi di Kota Jayapura, Provinisi Papua, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan di Jakarta Pusat serta beberapa unit mobil mewah dengan berbagai tipe.

“Hal ini terus didalami dan dikembangkan oleh tim penyidik,” tegas Firli.

Dengan kewenangan sebagai Bupati, Ricky Ham diduga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah. “Syarat yang ditentukan RHP, agar para kontraktor bisa dimenangkan antara lain dengan adanya penyetoran sejumlah uang,” ujar dia.

Sejauh ini terdapat tiga kontraktor yang diduga terlibat suap dan gratifikasi terhadap Ricky Ham. Mereka yakni Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.

Ricky Ham kemudian bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan Simon Pampang (SP). Kemudian, Jusieandra Pribadi Pampang (JPP) dan Marten Toding (MT) memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengondisikan proyek-proyek yang nilai anggarannya besar diberikan khusus pada ketiga kontraktor tersebut.

“JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket dengan total nilai Rp 217,7 miliar, di antaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan SP diduga mendapatkan enam paket pekerjaan dengan nilai 179,4 miliar. Adapun MT mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai Rp 9,4 miliar,” terang dia.

Adapun realisasi pemberian uang pada Ricky Ham dilakukan melalui transfer rekening bank, dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaannya. KPK juga menduga Ricky Ham menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak.

“Kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa membelanjakan, menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul dari harta kekayaan yang berasal dari korupsi,” kata dia.

Atas dugaan perbuatannya, Ricky Ham Pagawak dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Setelah buron sekitar tujuh bulan Ricky berhasil ditangkap. Kini, Ricky ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

(Rangga)

Read Previous

Komisi VII: Harus Ada Kebijakan Moratorium dalam Pendirian Pabrik Semen

Read Next

Pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Berujung Jeruji Besi