24 May 2024, 00:58

Fachrul Razi Tegaskan Komitmen DPD RI Perkuat Fungsi & Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Fachrul Razi

Fachrul Razi

daulat.co – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai instrumen rancangan undang-undang. Kehadiran BPD sangat di perlukan terutama dalam hal pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa.

“Karena dasar hukum BPD sudah cukup kuat dan akan sangat efektif dalam memajukan pembangunan di desa-desa,” ujar Senator asal Aceh itu dalam rapat finalisasi RUU perubahan kedua UU No.6/2014 tentang Desa di Banten kemarin, sebagaimana keterangan tertulisnya, Selasa 29 Juni 2021.

Fachrul Razi menekankan perlunya tunjangan dan jaminan sosial bagi para anggota BPD yang selama ini dirasa masih belum diakomodir. Untuk yang satu ini, Ketua Komite I DPD RI tersebut berharap agar para anggota BPD lebih memiliki kewenangan yg representatif dengan anggaran yang ada, terutama dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun dana desa.

“BPD itu legislator atau senatornya di desa, jadi harus di perkuat kewenangannya dan kinerjanya. Tunjangan dan jaminan sosial bagi para anggota BPD harus diperjuangkan nantinya dengan sumber anggaran berasal dari anggaran negara,” kata Ketua Revisi RUU Desa di DPD RI itu.

Terlepas dari itu, Komite I DPD RI tetap mengapresiasi langkah para anggota BPD yang ingin meningkatkan kapasitasnya dalam mengawal pembangunan desa. Yakni dengan mengupayakan revisi RUU Desa bisa meningkatkan kesejahteraan semua elemem yang terlibat dalam memajukan desa.

Dengan begitu, para anggota BPD juga punya tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana desa. Sebagai informasi, dasar hukum BPD tertuang dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari dasar hukum itu, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (Sastro)

Read Previous

Bamsoet Ajak Kampus Unair Perang Lawan Narkoba

Read Next

Menkeu Ajukan RUU Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah