22 June 2024, 04:23

Emrus Sihombing: Jabatan Jubir KPK Harus Segera Diisi

KPK

daulat.co – Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing, mendorong keberadaan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan secara definitif paling lambat pada minggu pertama di bulan Januari 2020.

“Jabatan ini harus segera diisi, agar rakyat Indonesia sebagai pemilik konstitusIonal atas KPK dapat terlayani akan segala informasi terkait kebijakan dan program komisioner dan seluruh pagawai KPK,” tegas dia dalam keterangannya, Minggu 29 Desember 2019.

Pengisian jabatan ini menurutnya juga sejalan dengan UU keterbukaan informasi publik bahwa rakyat berhak tahu tentang kinerja KPK. Terlebih, fungsi jabatan Jubir dari suatu instansi yang sangat-sangat strategis.

Sama halnya Jubir Presiden suatu negara, Jubir KPK tidak boleh kosong oleh karena sesuatu hal. Bila Jubir berhalangan tetap atau mengundurkan diri, harus secepat mungkin diangkat penggantinya, sehingga arus komunikasi dan informasi KPK kepada masyatakat tidak boleh terganggu, macet, apalagi tertunda hanya karena ketiadaan Jubir.

Ditambahkan Emrus, sebagai fungsi yang sangat strategis, maka sosok Jubir KPK harus ditentukan berdasarkan pemikiran dan perencanaan yang matang. Ia menekankan setidaknya lima persyaratan yang perlu dipertimbangkan oleh lima komisioner KPK dalam menentukan sosok Jubir KPK.

“Pertama, Jubir KPK tidak boleh dari kekuatan kelompok masyatakat yang berada pada posisi pro maupun dari yang kontra terhadap pemberantasan korupsi, agar Jubir berada pada posisi netral dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi,” kata dia.

Sebagai bagian KPK, Jubir sama dengan pegawai KPK lainnya yakni harus berperan objektif dan independen dalam penegakan hukum terhadap perilaku koruptif yang berbasis pada UU yang terkait dengan pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Dengan demikian, Jubir KPK harus bekerja dalam suatu tatanan sistem yang berlaku di internal KPK.

“Artinya, Jubir juga harus berbasis pada UU positif yang sedang berlaku dan bersikap adil kepada setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

Dengan kata lain, Jubir KPK bagian dari juri penegakan hukum bagi setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, Jubir harus melindungi hak-hak semua pihak (baik sebagai individu maupun institusi termasuk nama perusahaan) yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, lanjut Emrus, sangat tidak boleh pesan komunikasi (langsung atau tidak langsung) yang disampaikan oleh Jubir “telanjang”, karena bisa merugikan para pihak, sepanjang belum mempunyai hukum tetap.

Kedua, ia sudah berpengasilan lebih besar dari gaji Jubir KPK. Jadi, bukan untuk meningkatan penghasilan yang lebih besar dan apalagi bukan untuk memperoleh penghasilan karena selama ini belum memiliki pekerjaan tetap. Ini penting agar posisi Jubir benar-benar sebagai panggilan (calling) jiwa.

Ketiga, memahami konsep, teori dan manajemen bidang-bidang keahlian profesional komunikasi secara akademis secara filosofis dan praksis. Misalnya antara lain, menguasai secara filosofis dan mampu menganalisis serta mengaplikasikan konsep dan teori framing serta agenda media dalam di ruang publik.

Keempat, memiliki popularitas dan aseptabilitas dari publik. Bagian ini sangat perlu, sehingga Jubir KPK bukan “orang asing” dalam wacana publik. Dengan demikian, Jubir tersebut bisa langsung running melaksanakan fungsi dan tugasnya di ruang publik.

“Ia juga harus sebagai praktisi komunikasi yang handal dalam bidang retorika. Ia sangat piawai mengaplikasikan konsep dasar retorika (etos, logos dan patos) secara profesional,” ucap Emrus.

Terakhir, memiliki pengetahuan dasar tentang hukum. Untuk itu ia paham materi Pengantar Ilmu Hukum (konsep-konsep dasar bidang hukum), Sistem Hukum Indonesia, hirarki perundang-undangan yang berlaku di negeri ini dan menguasai betul tentang azas praduga tak bersalah

Untuk menemukan sosok di atas, pimpinan KPK bisa saja dengan cara “jemput bola”, tentu terlebih dahulu melakukan semacam Focus Group Discussion (FGD) yang pesertanya hanya lima komisioner KPK itu sendiri untuk merumuskan kriteria yang tepat menjadi Jubir KPK.

(Sumitro)

Read Previous

Senin Long March, IMM Jateng & Warga Blorok Protes Persoalan Lingkungan Desa Blorok ke Jokowi

Read Next

Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Didakwa Terima Suap dari Airbus dan Roll-Royce