16 January 2021, 09:15

Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Puluhan Miliar

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

daulat.co – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima suap dari Direktur Utama (Dirut) PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto sebesar Rp 45.726.955.000.

Uang suap Rp 45,7 miliar itu disinyalir untuk memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.

“Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji,” ungkap Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).

Suap ini bermula ketika Hiendra mewakili PT MIT memiliki permasalahan hukum dengan PT KBN terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer. Permasalahan hukum itu berujung hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Hiendra kemudian meminta bantuan Nurhadi dan Rezky Herbiyono untuk mengurusi permasalahan hukum tersebut. Saat itu Nurhadi sedang menjabat sebagai Sekretaris MA. Nurhadi dan Rezky kemudian menyanggupi permintaan Hiendra tersebut.

Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain suap, Nurhadi bersama Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 37 miliar. Gratifikasi dari sejumlah pihak yang berperkara itu terjadi sejak 2014 hingga 2017.

“Terdakwa I (Nurhadi) memerintahkan terdakwa II (Rezky) untuk menerima uang dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan Pengadilan baik di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara bertahap sejak 2014 hingga 2017,” kata Jaksa Wawan.

Sejumlah pihak yang berperkara dan kemudian memberikan uang kepada Nurhadi yakni, Direktur Utama PO Jaya Utama, Handoko Sutjitro. Dalam dakwaan, Handoko disebut pernah memberikan uang kepada Nurhadi melalui rekening Rezky sebesar Rp 600 juta, dan melalui rekening Soepriyo Waskito Adi sejumlah Rp 1,8 miliar.

“Bahwa Handoko Sutjitro menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I dalam rangka pengurusan perkara Nomor 264/Pdt.P/2015/PN.SBY dan perkara tersebut dimenangkan oleh Handoko Sutjitro,” tutur Jaksa Wawan.

Kemudian gratifikasi dari Direktur Dian Fortuna Erisindo, Renny Susetyo Wardhani. Melalui rekening Rezky Herbiyono, Renny memberikan uang kepada Nurhadi sebesar Rp 2,7 miliar. Diduga uang itu untuk memuluskan gugatan Peninjauan Kembali yang diajukan Renny.

Selanjutnya, gratifikasi dari Direktur PT Multi Bangun Sarana, Donny Gunawan. Melalui rekening Rezky, Donny memberikan Rp 2,5 miliar untuk Nurhadi dalam empat kali transaksi. Melalui rekening Calvin Pratama sebesar Rp 1 miliar, serta melalui rekening Yoga Dwi Hartiar Rp 3,5 miliar.

“Bahwa Donny Gunawan menyerahkan uang itu kepada terdakwa I (Nurhadi) dalam rangka pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya No.100/Pdt.G/2014/PN.SBY dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 723/Pdt./2014/PT.Sby serta di Mahkamah Agung RI Nomor 3320 K/PDT/2015,” ujar Jaksa.

Direktur PT Benang Warna Indonusa, Freddy Setiawan juga disebut memberikan gratifikasi kepada Nurhadi. Freddy mentransfer uang ke Nurhadi melalui rekening HR Santoso SH dengan nominal Rp 23,5 miliar sejak 19 Mei 2015 hingga 3 Maret 2017. Freddy menyerahkan uang itu ke Nurhadi diduga terkait pengurusan perkara Peninjauan Kembali.

Nurhadi juga disebut menerima gratifikasi dari Riadi Waluyo melalui rekening Calvin Pratama sejumlah Rp 1,68 miliar terkait pengurusan perkara di Pengadilan Denpasar Nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Dikatakan Jaksa, penerimaan uang oleh Nurhadi melalui Rezky haruslah dianggap suap. Pasalnya, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Sekretaris di MA.

Perbuatannya Nurhadi dan Rezky itu didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum,” ucap Jaksa Wawan.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Tradisi Disiplin Pesantren Bisa Beri Keselamatan Santri Pada Covid-19

Read Next

RPP dan RPMA Pesantren Masuk Tahap Uji Publik