25 July 2021, 06:38

Eks Menteri KP Divonis 5 Tahun Penjara

daulat.co – Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. Majelis hakim juga mencabut hak dipilih Edhy dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana pokok. 

Demikian terungkap saat Hakim ketua Albertus Usada membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/7/2021). Selain itu, Edhy juga dituntut pidana tambahan yakni membayar uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan US$77.000, dikurangi uang yang sudah dikembalikan.

Majelis hakim menilai Edhy terbukti menerima sejumlah uang terkait dengan percepatan proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada para eksportir. Penerimaan uang dari sejumlah pihak itu melalui sejumlah orang.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” ucap Hakim ketua Albertus Usada.

Dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Edhy dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Edhy selaku penyelenggara negara yaitu menteri kelautan dan perikanan tidak memberikan teladan yang baik dan telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi.

“Hal meringankan, Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan. Belum pernah dihukum. Sebagian harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah disita,” ujar hakim.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap lima terdakwa lain dalam perkara ini. Yakni, Andreau Misanta Pribadi dan Safri dihukum 4,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan; Amiril Mukminin 4,5 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 6 bulan; Ainul Faqih 4 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan; dan pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadhi Pranoto Loe dengan hukuman 4 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 4 bulan.

Majelis hakim menilai perbuatan lima terdakwa itu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Khusus untuk terdakwa Andreau dan Safri, kata jaksa para terdakwa selaku staf khusus tidak memberi teladan dalam menjalankan tugas membantu Edhy Prabowo.

Dalam putusannya, majelis hakim menerima permohonan justice collaborator (JC) yang dilayangkan Siswadhi Pranoto Loe. “Mengabulkan permohonan terdakwa II Siswadhi untuk menjadi JC,” tutur hakim.

Dalam surat dakwaan ,Edhy disebut menerima suap sebesar US$77.000 atau sekitar Rp 1,12 miliar dan Rp 24.625.587.250,00 terkait dengan percepatan proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada para eksportir.

Edhy melalui sekretaris pribadinya Amiril Mukminin dan staf khususnya sekaligus wakil ketua tim uji tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budi daya lobster Safri menerima US$77.000 dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Sedangkan penerimaan Rp 24.625.587.250,00 berasal dari Suharjito dan para eksportir BBL lainnya.

Uang diberikan melalui perantara Amiril Mukminin; staf pribadi istri Edhy, Ainul Faqih; ketua tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budi daya lobster sekaligus staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi; dan pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Edhy dengan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Edhy juga dituntut pidana tambahan yakni membayar uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan US$77.000, dikurangi uang yang sudah dikembalikan. Jaksa juga menuntut majelis hakim agar mencabut hak dipilih Edhy dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana pokok. 

Sementara Andreau Misanta Pribadi dan Safri dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan;  Amiril Mukminin 4,5 tahun; Ainul Faqih 4 tahun; dan pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadhi Pranoto Loe dituntut 4 tahun.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

PPKM Darurat Jatuhkan Sanksi Tegas ke PKL, Hikmahbudhi Sebut Pemerintah Gagap Atasi Covid-19

Read Next

Edhy Prabowo Sebut Vonis Hakim Tak Sesuai Fakta Sidang