23 May 2024, 15:23

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Dapat Fee dari Pengiriman Benur Lobster

Edhy Prabowo

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini telah menyita uang sebanyak Rp 16 miliar terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP). Uang tersebut saat ini berada di rekening penampung KPK.

Dari jumlah itu diduga ada sejumlah uang yang merupakan jatah Edhy dari pengiriman Rp 1.800 per ekor benur. Diketahui, PT Aero Citra Kargo (ACK) diduga memonopoli bisnis kargo ekspor benur atas restu Edhy Prabowo dengan tarif Rp 1.800 per ekor.

Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggandeng PT Perishable Logistics Indonesia (PLI). PT PLI yang tergabung dalam ATT Group itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman cargo port to port ditengarai berkongsi dengan PT ACK sebagai forwarder eksport benur ke negara-negara tujuan.

“Antara lain dari akumulasi dari 1800 per ekor,” ungkap Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (28/12/2020).

Dugaan monopoli PT ACK yang berkongsi dengan PT PLI itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Mei 2020.

Edhy menunjuk stafsusnya, Andreau Pribadi Misata sebagai KetuaPelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri yang juga stafsusnya sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Penggunaan PT ACK sebagai satu – satunya perusahaan kargo ekspor benur membuat tarif ekspor semakin mahal.

Edhy Prabowo sendiri diduga memiliki saham di PT ACK melalui nominee atau pinjam nama Amri dan Ahmad Bahtiar. Kedua nama itu yang kemudian menerima uang miliar rupiah dari PT ACK yang diduga berasal dari sejumlah eksportir.

Salah satunya Chairman PT Dua Putra Perkasa, Suharjito yang telah menyandang status tersangka. Perusahaan Suharjito yang dikabarkan besan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) itu telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Namun Ali enggan mengungkap berapa jatah Edhy dari pengiriman dengan tarif Rp 1.800 per ekor itu. Pun termasuk besaran tarif Perishable Logistics Indonesia (PLI) dalam pengiriman ekspor benur tersebut.

Pun demikian, KPK berulang kali memastikan bakal mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam sengkarut dugaam suap ekspor benur ini. Tak terkecuali mendalami dugaan keterlibatan Perishable Logistic Indonesia (PT PLI).

Belakangan, dugaan keterlibatan Perishable Logistic Indonesia (PT PLI) dalam kasus ini menguat. Sinyal dugaan itu menguat menyusul dicegahnya dua petinggi PT PLI. Dua petinggi PT PLI yang dicegah berpergian ke luar negeri yakni Direktur PT PLI, Deden Deni P dan pengendali PT PLI, Dipo Tjahjo P. Keduanya dicegah ke luar negeri untuk enam bulan kedepan sejak 4 Desember 2020.

Tak hanya Dipo dan Deden, KPK juga meminta Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Rosita Dewi, selaku anggota DPR sekaligus istri dari Edhy Prabowo dan seorang swasta bernama Neti Herawati.

Empat nama yang dicegah ke luar negeri itu sebelumnya sempat diamankan tim Satgas KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (25/11/2020) dinihari lalu. Mereka pun turut dimintai keterangan bersama sejumlah pihak yang kemudian ditetapkan tersangka, termasuk Edhy Prabowo.

Iis bersama suaminya, Edhy Prabowo dan sejumlah pihak lainnya diketahui diamankan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta dari lawatan ke Hawaii, Amerika Serikat. KPK menduga, di Hawaii, Iis dan Edhy berbelanja sejumlah barang mewah seperti jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, hingga baju Old Navy dengan nilai total Rp 750 juta.
Uang itu diduga berasal dari suap izin ekspor benur.

Adapun, Neti merupakan istri dari pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhy. Dalam kasus ini, Siswandy juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK sejauh ini baru menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin  sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur.

Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Suap Benur Lobster, KPK Dalami Pemberian Uang PT Samudra Bahari Sukses

Read Next

Jadi Tersangka, Gisella Anastasia Akui Pemeran Video Syur