30 May 2024, 07:02

Eks Komite Pengarah BPDPKS Akui HET jadi Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

daulat.co – Mantan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Sutedjo Halim mengakui kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng jadi salah satu penyebab kelangkaan di pasaran. Menurut Sutedjo, kelangkaan minyak goreng terjadi bukan karena ekspor yang berlebihan.

Hal itu diungkapkan Sutedjo saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya di Pengadilan Tipikor, Selasa (28/11/2022). Sutedjo awalnya mengakui ada distorsi harga antara nilai keekonomian dengan HET minyak goreng. Dikatakan Sutedjo, ada selisih yang cukup tinggi antara harga produksi minyak goreng dengan HET di pasaran.

“Betul bisa jadi karena ada selisih harga yang cukup tinggi antara harga keekonomian dengan harga di market,” ucap Sutedjo dalam persidangan.

Sutedjo lantas mengamini bahwa HET menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng, bukan karena ekspor yang berlebihan. “Betul,” tegas Sutedjo.

Sutedjo lebih lanjut mengatakan bahwa naiknya harga minyak sawit mentah di dunia serta proses distribusi dan logistik yang bermasalah, jadi penyebab kelangkaan minyak goreng. Sutedjo juga mengungkapkan situasi global yakni perang antara Ukraina dan Rusia jadi penyebab kenaikan harga CPO yang berdampak pada kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

“Ada beberapa daerah yang memang menjadi kekurangan atau kelangkaan minyak goreng adanya serbuan masyarakat karena berpikir minyak goreng makin langka makin sulit,” kata Sutedjo menambahkan.

Hal senada juga diungkapkan Kuasa Hukum Terdakwa Master Parulian Tumagor, Juniver Girsang. Menurut Juniver, keterangan saksi menguatkan bahwa kelangkaaan migor lantaran adanya situasi global hingga disparitas harga produksi dan HET.

“Yang kemudian tadi dijelaskan juga bahwa permasalahan lebih lanjut itu adalah penetapan harga eceran teringgi. Biaya produksi dengan biaya jual itu berbeda jauh,” ujar Juniver.

Juniver juga menggarisbawahi masalah distribusi minyak goreng di pasar. Sebab, kata Juniver, minyak goreng yang dilempar ke pasar langsung hilang.

“Ketiga itu timbulah masalah pendistribusian. Pendistribusian itu produksi dilempar ke pasar langsung hilang, karena ada perbedaan harga ekonomi yang berbeda, yang tinggi. Ini mengakibatkan menjadi langka,” ujar dia.

Sementara itu, anggota penasihat Hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor, Patra M Zen menyatakan, dakwaan Penuntut Umum terbukti keliru dan salah alamat.

“Terdakwa bukan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelangkaan dan hilangnya minyak goreng dipasaran,” kata Patra.

Berdasarkan keterangan saksi, kata Patra, pelaku usaha justru yang bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan jalan menyalurkannya ke distributor. Untuk itu Pemerintah berjanji untuk membayar selisih harga kepada para pelaku usaha, termasuk Wilmar Group.

“Ironisnya, hingga hari ini, para produsen belum mendapatkan pembayaran selisih harga HET dari BPDKS,” ucap Patra.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung sebelumnya mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18.359.698.998.925 (Rp 18,3 triliun).

Lima terdakwa dimaksud yakni ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. Kemudian, Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

“Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

(Rangga)

Read Previous

Pemkab Pemalang Gunakan Digitalisasi Untuk Mendorong Peningkatan Pajak Daerah

Read Next

Program Kemenkeu Mengajar, Upaya Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia