23 June 2021, 18:42

Eks Dirut PTPN III Dituntut 6 Tahun, Direktur PTPN III Dituntut 5 Tahun

Logo PTPN

Logo PTPN

daulat.co – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan dengan hukuman enam tahun penjara. Dolly juga dituntut hukuman denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa KPK meyakini, Dolly bersama Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana terbukti menerima suap SGD345 atau setara Rp 3,55 miliar terkait distribusi gula kristal putih. Uang suap tersebut berasal dari Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo sekaligus penasihat PT Citra Gemini Mulia, Pieko Nyotosetiadi.

Suap dimaksudkan agar Dolly dan Kadek memberikan long term contract (LTC) kepada Pieko atas pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN di seluruh Indonesia. Distribusi gula sejatinya diakomodasi melalui PT PN III selaku holding perkebunan.

Sementara itu mantan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksan dituntut hukuman lima tahun penjara. Kadek juga dituntut hukuman denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan penjara.

Perbuatan Dolly dan Kadek diyakini terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Dolly Parlagutan Pulungan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap Jaksa KPK, Zaenal Abidin dalam membacakan surat tuntutan, Rabu (13/5/2020).

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Selain itu, perbuatan Dolly juga dinilai, telah mencederai tatanan pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance. Utamanya pada badan usaha milik negara (BUMN).

“Hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya,” ujar jaksa.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kenaikan Iuran BPJS Perbuatan Melawan Hukum, Presiden Diminta Anulir Perpres 64

Read Next

Bantah Terima Suap, Imam Nahrawi Minta Sadapan dan Rekaman CCTV Dibuka