25 June 2022, 21:12

Eks Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin Dituntut 10 Tahun dan 7 Bulan Bui

Palu hakim - ist

Palu hakim – ist

daulat.co – Mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex dituntut oleh Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman 10 tahun 7 bulan penjara. Putra dari mantan Gubernur Sumsel, Alex noerdin itu juga dituntut hukuman denda Rp 1 miliar subsideir 2 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin berupa pidana penjara selama 10 tahun dan 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ucap jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan, di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (16/6/2022).

Selain itu, Dodi Reza dituntut membayar uang pengganti Rp 2,9 miliar dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang yang dikembalikan oleh Dodi.

“Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama dua tahun,” ujar Jaksa.

Jaksa juga mengajukan pidana tambahan. Yakni, pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ujar jaksa.

Jaksa meyakini jika Dodi Alex Noerdin terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait paket pekerjaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Tahun Anggaran 2021.

Menurut jaksa, Dodi menerima suap Rp 2,9 miliar dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SSN) untuk mengerjakan sebanyak empat proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muba pada 2021 dengan nilai kontrak Rp 19,8 miliar.

Jaksa menilai perbuatan itu terbukti Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama.

“Hal yang memberatkan, terdakwa selama sidang memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbutannya. Hal meringankan terdakwa baru pertama kali dihukum,” tutur jaksa.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Menengok Harta Menteri dan Wawen yang Dilantik Jokowi, Zulhas Rp 32 M & John Wempi Rp 65 M

Read Next

Pertimbangan Dana PEN Kolaka Timur ke Mendagri Atas Suap Rp 2,4 Miliar Eks Dirjen Kemendagri